oleh

Demo Tolak Otsus Jilid II

SORONG – Aksi unjuk rasa penolakan Otsus Jilid II disuarakan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Front Rakyat Papua (FRP) dengan turun ke jalan menyuarakan penolakan atas UU Otsus Jilid II yang rencananya akan dibahas DPR RI pada Senin 11 Januari mendatang. Aksi unjuk rasa tolak Otsus berlangsung damai, dikawal pihak kepolisian Polres Sorong Kota, Jumat (8/1). Pantauan Radar Sorong, salah satu orator dengan tegas mengatakan bahwa  Negara Indonesia tidak berdaulat atas tambang di Indonesia, sebab Freeport hingga LNG bukan milik Indonesia. Menurutnya, dalam beberapa hari kedepan Otsus akan berakhir, sehingga orang Papua inginkan Otsus tidak ada di Tanah Papua.

Selain berorasi, massa juga membentangkan dua spanduk dan beberapa pamphlet yang bertuliskan aspirasi mereka, diantaranya “Kami menolak dengan tegas perpanjangan pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid 2 dalam bentuk dan nama apapun di teritori West Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat). Menolak segala bentuk kompromi sepihak serta agenda pembahasan dan keputusan yang tidak melibatkan rakyat Papua selaku subjek dan objek seluruh persoalan di Papua”. “Segera kembalikan kepada rakyat Papua untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri akan menerima Otsus atau Merdeka sebagai sebuah Negara”. “Kami mendukung suara 1,8 juta rakyat Papua yang telah menandatangani petisi pada tahun 2017 yang meminta supervisi internasional dalam penentuan nasib sendiri melalui referendum”.  “Jika tuntutan ini tidak ditanggapi maka kami akan melakukan mogok sipil nasional secara damai di seluruh wilayah West Papua”.  

PMB OPBJJ-UT Sorong

Pada spanduk lainnya, massa menyampaikan aspirasinya mendesak penutupan tiga perusahaan diantaranya gas LNG di Bintuni, Petrogas di Salawati Sorong,dan perusahaan Kelapa Sawit di Klamono, serta menolak Militerisme di atas tanah Papua

Juru Bicara Front Rakyat Papua Tolak Otsus, Natalis Yewen kepada wartawan mengatakan, Front Rakyat Papua turun ke jalan untuk menolak rencana pemerintah Indonesia memperpanjang Otonomi Khusus di tanah Papua, serta menyikapi agenda Sidang DPR RI pada tanggal 11 Januari 2021, dimana akan ada pembahasan RUU salah satunya UU Otsus.  “Kami atas nama rakyat Papua mewakili seluruh element rakyat Papua yang ada di atas bumi Cendrawasih ini dengan tegas menolak upaya pemerintah untuk memperpanjang Otsus di atas tanah Papua. Kami meminta agar keberlanjutan Otsus dikembalikan kepada rakyat Papua dan ditentukan oleh Rakyat Papua yang merupakan subjek dari UU tersebut,” tegas Natalis Yewen.

Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman selama terbentuknya Otsus sejak tahun 2001 hingga saat ini, masyarakat Papua menilai bahwa Otsus adalah bentuk penindasan bagi rakyat Papua karena subtansi dari Otsus seperti pemberdayaan, keberpihakan serta perlindungan, tidak ada. “Kami menilai Otsus 100 persen gagal, oleh karena itu kami menolak segala bentuk kompromi apapun untuk keberlanjutan Otsus,” tukasnya.

Pihaknya lanjut Natalis Yewen, akan terus turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan rakyat Papua, hingga negara mengakui apa yang masyarakat Papua inginkan. “Teruntuk tanggal 11 Januari 2021, kami pun kembali turun menyuarakan penolakan tersebut hingga negara menyadari bahwa rakyat Papua adalah subjek dari UU Otsus,” tandasnya.

Terkait isu bahwa keinginan kemerdekaan masyarakat Papua diback-up oleh kepentingan lainnya, Natalis Yewen menyatakan hal tersebut merupakan isu murahan yang dimainkan oleh pemerintah, negara dan para investor di tanah ini. “Bahkan demi kepentingan untuk eksploitasi sumber daya alam di Intan Jaya Papua, terjadi penembakan dan pembunuhan besar-besaran di Intan Jaya dan Nduga,” ucapnya. 

Sementara itu, Otsus Jilid II di Papua Barat mendapat dukungan dari sejumlah Ketua LMA se-Sorong Raya. Dalam deklarasi mendukung Otsus Jilid II di Papua Barat yang berlangsung di kantor LMA Kabupaten Sorong, Jumat (8/1), para Ketua LMA se-Sorong Raya menyerahkan berbagai aspirasi yang diangkat dari segala permasalahan yang terjadi di masing-masing ­daerah.

Sekertaris LMA Papua Barat Franky Umpain mengatakan Otsus Jilid II di Papua Barat harus berlanjut sebab tidak bisa dipungkiri Otsus telah memberikan berbagai dampak positif yang sangat signifikan baik dari segi pembangunan maupun kemajuan. ”Memang pemberlakuan Otsus masih menjadi persoalan di masyarakat adat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Otsus juga banyak masyarakat yang tetap mendukung otsus tetap berlanjut,” ujarnya.

Umpain membeberkan tersebarnya sekitar 350 anak Papua yang dipekerjakan di Kementerian melalui jalur Otsus, merupakan bukti nyata keberhasilan Otsus. Menurutnya, konteks keberlangsungan Otsus bertujuan untuk menyelamatkan nyawa harta serta martabat orang Papua.

Ketua LMA Kabupaten Sorong Kornekes Usili mengatakan, pihaknya siap mendukung Otsus Jilid II. Namun sebelumnya, pemerintah pusat diharapkan segera melakukan evaluasi Otsus di tanah Papua serta dapat mengakomodir penggunaan dana Otsus sejak 2001 hingga sekarang. Pihaknya menginginkan pemerintah pusat segera melakukan dialog dengan masyarakat adat Papua untuk membahas terkait Otsus.

Sekretaris LMA Kota Sorong Fatra Mochamad Soltief mewakili Ketua LMA Kota Sorong juga menunjukkan pernyataan sikap dalam mendukung keberlanjutan Otsus Jilid II dengan syarat yang sesuai pandangan dan kebutuhan riil di Kota Sorong. Fatra menyarankan, pemaksimalan penggunaan dana Otsus harus akurat dan tepat sasaran dengan melibatkan komponen adat untuk melakukan fungsi kontrol. Ia juga meminta pemerintah bisa menyediakan kuota DPR jalur Otsus sebesar 40% dari total kursi tersedia.

”Evaluasi Otsus perlu dilakukan setiap tahun untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan otsus, komponen adat harus terlibat. Sehingga apabila ada pejabat yang melakukan pelanggaran, sanksi adat yang keras dapat diberlakukan,” tegasnya.

Dikatakannya, dana Otsus juga harus menyentuh langsung kepada masyarakat akar rumput, misalnya dengan memberikan bantuan biaya pendidikan langsung tanpa syarat kepada OAP demi meningkatkan SDM OAP yang berdaya saing. Opsi lain juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan ruang kepada OAP untuk terlibat langsung dalam dunia usaha, serta memberikan kemudahan akses pelayanan yang gratis dan berkualitas bagi OAP.

Sekretaris LMA Kabupaten Sorong Selatan Agustina Dedaida menuturkan, dirinya telah membuktikan manfaat adanya Otsus bagi masyarakat asli Papua. Oleh karenanya Agustina mengajak seluruh masyarakat Papua mendukung Otsus dan menolak dengan tegas semua pihak yang berusaha memanfaatkan situasi untuk menolak keberlanjutan Otsus di Papua Barat.

”Otsus adalah dari negara untuk Papua dan demi Papua, sehingga ini harus terus berjalan. OAP jangan terpengaruh dengan hasutan pihak tidak bertanggung jawab yang menolak keberlanjutan Otsus di Papua Barat. Jika nanti dilakukan evaluasi, kemudian masukan-masukkn bisa dilaksanakan, saya yakin Otsus adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan generasi OAP,” serunya.

Sementara itu, Ketua LMA Kabupaten Raja Ampat Adolf Drimlol serta Ketua LMA Kabupaten Maybrat Alfons Kambu juga menyerukan keberlanjutan Otsus Jilid II di Papua Barat dengan berbagai persyaratan. Adolf Drimlol mengatakan bahwa Otsus dapat dikatakan berhasil jika sistem perencanaannya diperbaiki dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara Alfons Kambu menyebutkan bahwa pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat belum berjalan dengan baik sebab masih terjadi pelanggaran HAM, marginalisasi dan rasis terhadap OAP. ”Otsus ada untuk mensejahterakan OAP, sehingga sistem berjalannya Otsus harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh OAP di masing-masing daerah sesuai dengan kondisi yang rill,” pungkasnya. (juh/ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed