oleh

Demo Minta Gaji Dibayarkan

Aktifitas Kantor PT Perikanan Nusantara Dihentikan

SORONG – Puluhan karyawan PT. Perikanan Nusantara (PN) Persero ­Cabang Sorong meminta pembayaran gaji karyawan berserta uang makan dan uang transportasi yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan kurang lebih 1 bulan. Permintaan tersebut diutarakan karyawan saat aksi demo di depan kantor PT. Perikanan Nusantara Cabang Sorong di Jalan A. Yani, Rabu (31/3).

Dalam aksi tersebut, karyawan menyampaikan empat poin tuntutan. Pertama, menolak keputusan direksi yang menetapkan bahwa uang makan dan uang transportasi karyawan dipotong, hal tersebut tidak disetujui oleh karyawan lantaran tidak sesuai dengan biaya hidup di Papua. Kedua,  menolak dengan tegas pengurangan tenaga kerja yang terjadi kepada karyawan kontrak dan SPK karena hal itu akan menambah jumlah pengangguran dan memperkeruh keadaan PT. Perikanan Nusantara Cabang Sorong. 

Ketiga, apa yang menjadi permasalahan di kantor pusat harus diselesaikan di kantor pusat dan permasalahan yang ada di pusat serahkan saja ke pihak hukum atau yang berwajib, jangan mengorbankan karyawan di seluruh Indonesia khususnya di cabang.  Keempat, kami meminta apabila komisaris dan jajaran direksi tidak mampu menangani permasalahan yang terjadi di PT. Perikanan Nusantara Cabang Sorong akan bergerak dengan keadaan yang ada agar PT perikanan Nusantara Persero Cabang Sorong dan seluruh aset akan dikembalikan ke daerah dan dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua Barat.

Karyawan tetap PT Perikanan Nusantara Cabang Sorong, Ferdinan Suu menjelaskan yang potensi perikanan di Papua khususnya Papua Barat sangat besar, saat ini karyawan  memang tidak berdaya karena tidak ada bantuan kapal bagi karyawan PT. Perikanan Nusantara Cabang Sorong  di daerah ”Tuntutan kami, uang makan dan uang transpor serta gaji full harus dibayarkan, karena kami sudah kurang lebih 1 bulan belum ada pembayaran. Bahkan sebelumnya, dua bulan terakhir pembayaran gaji kami tertunda padahal seharusnya kami ­terima setiap tanggal 25,” jelasnya ­kepada wartawan, kemarin.

Alasan belum dibayarkan, tambah Ferdinan, karena sedang terjadi  permasalahan di kantor pusat menyangkut keuangan. Namun, karyawan tetap akan menuntuk haknya bahkan aktifitas kantor pun ditutup hingga ada kepastian dari kantor pusat.

Mantan pimpinan PT. Perikanan Nusantara Cabang Sorong, David K,SE mengatakan pergantian direksi, kali ini kurang memperhatikan karyawan  PT Perikanan Nusantara yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Sorong. Padahal pusat selalu menekan hasil produksi dari cabang, tetapi tidak memberikan armada untuk mengangkut maupun menjemput ikan dari para nelayan.

” Kami tekankan sesuai dengan UU Otsus 21 tahun 2001 ada kekhususan di Papua, sehingga jangan mengotak atik segala sesuatu di PT Perikanan Nusantara Cabang Sorong. Kami minta kepada Menteri BUMN agar menetapkan setiap dirkesi yang harus berani bertanggung jawab untuk menyelamatkan karyawan-karyawan yang ada di seluruh Indonesia khususnya  di cabang Sorong,” tuturnya.

Bilamana  Menteri BUMN tidak sanggup menangani permasalahan tersebut, pihaknya meminta agar aset  PT. Perikanan Cabang Sorong dikembalikan kepada  pemerintah daerah untuk dikelola, sehingga Pemda dapat memperhatikan karyawan dan hasil perusahaan kembali ke daerah.

”Kami minta kepada DPRD Kota, Pemkot, DPR Provinsi dan DPR RI pusat jangan berdiam diri saja, jangan hanya datang kepada kami karena mau mendapatkan suara kami,” tegasnya.

Kepala Bagian Departemen Prosesing PT. Perikanan Nusantara, Yustinus Kamesrar mengatakan ketika  ke kantor Perikanan Nusantara Cabang uang sebesar Rp 100 hingga 300 juta langsung disetorkan ke pusat. ”Apa yang kami dapatkan. Mereka di sana duduk pangku kaki, sedangkan kami disini bekerja untuk kasih makan mereka. Kami minta hari ini harus dibayarkan, jangan anggap remehkan kami orang Papua. Jabatan kami, jabatan politik bukan karir,” tegas Yustinus.

Sementara itu, Plh Branch Manager PT. Perikanan Nusantara, Laode Hamiru,SE  mengatakan perusahaan sudah bersurat ke pusat pada tanggal 24 Meret 2021 untuk pembayaran hak gaji, namun karena melihat kondisi keuangan perusahaan, direksi memutuskan  pembayaran gaji ditunda sambil menunggu kondisi keuangan membaik. Sedangkan permasalahan  karyawan adalah terkait beban kredit yang harus ditanggulangi oleh pegawai yang bekerja di PT. Perikanan Nusantara, sehingga karyawan tidak menerima penundaan pembayaran. ”Kalau masalah UMP, cukup,” tuturnya.

erkait dengan dana, tambah Plh Branch Manager, tidak akan membebani kantor pusat tetapi diusahakan di kantor cabang. Sebenarnya management PT. Perikanan berupaya menaikan pendapatan namun kantor PT. Perikanan Nusantara cabang belum mencapai target yang diharapkan kantor pusat senilai Rp 3.6 milliar di akhir bulan Maret 2021.

“Karena kondisi cuaca kurang baik dan ikan juga  belum banyak yang naik sehingga menjadi salah satu kendala untuk mendongkrak naiknya pendapatan. Namun saran lainnya tetap kami upayakan seperti dermaga, pabrik es dan lain sebagainya akan diupayakan untuk meningkatkan kenaikan pendapatan,” terangnya.

Saat ini, tambah Laode , kondisi keuangan pusat juga mengalami kendala sehingga menjadi permasalahan di semua cabang. Oleh sebab itu,  kantor pusat mengharapkan ada  kontribusi kantor cabang dalam penaikan pendapatan. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed