oleh

Demo Kejaksaan Minta Kasus ATK Dihentikan

Kajari : Kasus ATK Lanjut atau Tidak, Menunggu Penyidikan

SORONG – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana ATK yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Sorong mendapatkan perhatian dari Front Peduli Penegakan Hukum (FPPH) Kota Sorong dengan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Kamis (18/3). Dalam aksinya, FPPH menuntut 6 poin, salah satunya meminta pihak kejaksaan menghentikan proses hukum yang didasari kepentingan.

Enam poin tuntutan tersebut dibacakan oleh Koordinator Massa FPPH, Yermia Kambuaya. Pertama, FPPH meminta hentikan proses hukum yang didasari kepentingan. Kedua, hentikan perilaku-perilaku jaksa yang disusupi kepentingan dalam proses penegakan hukum. Ketiga, hentikan penegakan hukum yang berdasarkan opini. Keempat, Kejari Sorong hentikan bola liar dalam penetapan tersangka. Kelima, Kejari Sorong hentikan penegakan hukum tebang pilih. Keenam, Kejari Sorong usut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan senior OKP yang spiritnya berada di Pidsus Kejari Sorong.

Menanggapi aksi demo dan tuntutan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong, Erwin Saragih,SH,MH menyampaikan sejak awal bertugas sudah ia katakan bahwa ia akan tuntaskan semua tunggakan. Jika memang memiliki cukup bukti maka lanjutkan, namun jika tidak cukup bukti maka hentikan. “Jadi berikan saya kesempatan untuk menuntaskan tunggakan-tunggakan. Saya bekerja profesional, mari awasi kami dan nilai kinerja kami,” kata Kajari kepada massa aksi, kemarin.

Koordinator aksi, Yermia Kambuaya mengungkapkan sebagai bagian dari masyarakat,, tentunya FPPH menginginkan tidak adanya korupsi yang terjadi di atas tanah Papua karena Papua butuh pembangunan dan kemajuan.  Dikatakannya, berbagai opini mulai berkembang, sehingga FPPH mendatangi Kejaksaan Negeri untuk meminta agar Kejaksaan Negeri Sorong tetap berdiri pada posisi yang benar dan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. “Kejaksaan harus mengambil sebuah keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang otentik dan benar, tidak bisa didasarkan sebuah keputusan yang mengarah kepada kepentingan politik,” ucapnya.

Penanggungjawab aksi, Ferdinand Frengky Onim mengatakan ia menghargai berbagai aksi yang belakangan ini sudah terjadi dalam menyampaikan pendapat. Sebab, para massa aksi sebelumnya pun sama dengannya yang harus mengkritisi. Akan tetapi masyarakat harus memberikan kepercayaan kepada pihak kejaksaan setelah menyampaikan aspirasi. “Kita biarkan mereka bekerja, jangan membangun opini karena menggiring opini akan membuat masalah. Saya hanya mau melihat fakta hukumnya, ada bukti atau tidak,” ucapnya.

Setelah menyerahkan aspirasi ke kejaksaan, pihaknya mempercayai kinerja Kejaksaan Negeri Sorong dan tidak ingin membangun opini baru. “Kami hanya menunggu bagaimana prosesnya, kalau terbukti maka kami pun tetap mendukung. Hanya saja yang kami inginkan jangan membawa masalah ini ke kepentingan politik, karena kami lihat sudah ada unsur politik yang masuk,” paparnya.

Ia mengatakan, terkait informasi bahwasannya Rp 2.6 milliar tersebut sudah dikembalikan oleh Pemerintah Kota Sorong kepada negara, maka secara otomatis kerugian negera nihil (tidak ada), maka dimana masalahnya. “Ini opini yang digiring, dan jika terjadi perbedaan dan konflik maka siapa yang akan bertanggung jawab. Oleh sebab itu kami mengawal nama Papua untuk menyampaikan aspirasi ini,” pungkasnya.

Pengembalian Kerugian Negara Tidak Hapuskan Pidana

Menanggapi keterangan pers Inspektorat Pemerintah Kota Sorong terkait sudah dikembalikannya temuan BPK dalam pengadaan ATK cetak senilai Rp 2 milliar lebih, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Saragih,SH,MH melalui Kasubsi Penyidikan Tipikor Kejaksaan Negeri Sorong, Stevy Ayorbaba, SH menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana.

Stevy Ayorbaba membenarkan adanya pengembalian sisa dana pengadaan ATK cetak tahun anggaran 2017, namun pengembalian dilakukan ketika pihak penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Sorong sudah melakukan penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana tersebut. “Pasal 4 UU Korupsi sangat tegas menjelaskan pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana,” jelas Stevi Ayorbaba kepada wartawan, kemarin.

Dari fakta pemeriksaan sambung Stevy Ayorbaba, memang sudah dilakukan pengembalian akan tetapi secara aturan sudah lebih dari 60 hari. Dibeberkannya, temuan dugaan korupsi terjadi sejak tahun 2018 dan yang bersangkutan melakukan pengembalian selama 11 tahapan hingga 2021. “Benar pagu anggaran senilai Rp 8 miliaran, kemudian temuan BPK RI senilai Rp 2,6 miliar sekian, makanya dari dasar pengembalian itu hasil tindak lanjut harus di inspektorat. Tapi, sudah lebih dari 60 hari dan kami akan buktikan bahwa perhitungannya akan lebih dari Rp 2 miliar sekian dan kami bisa pastikan itu, nanti lihat hasilnya seperti apa,” ­tegasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed