oleh

Demi Dana Desa, Data Penduduk Dimanipulasi ?

-Sorong Raya-246 views

MANOKWARI-Pemerintah pusat saat ini sedang menyoroti kampung yang  penduduknya hanya beberapa orang tetapi mendapatkan dana desa. Politisi Senior Golkar, Origenes Nauw sependapat dengan kritik tentang manipulasi data penduduk di beberapa kampung tertentu. Bahkan menurut Origenes Nauw, manipulasi jumlah penduduk kampung hampir dijumpai di semua kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Kritik dari Pak Roberth Kardinal tentang manipulasi data penduduk di beberapa kampung tertentu hampir dijumpai di semua kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat, itu sangat betul,” kata Origenes Nauw kepada Radar Sorong, Senin (2/12).

Anggota DPR Fraksi Golkar, Robert J. Kardinal, angkat bicara soal dugaan desa fiktif atau siluman yang diumbar Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Desa fiktif itu dianggap merugikan keuangan negara. Robert menilai, upaya Mendagri, Tito Karnavian, langsung menurunkan tim evaluasi dan menggandeng kepolisian untuk melakukan penelusuran desa-desa yang ditengarai fiktif tersebut, sudah tepat.

Dikatakan Robert Kardinal seperti dilansir sejumlah media nasional, dana desa ini memang rawan disalahgunakan, cuma modusnya beda. Persoalan yang ditemukan, data jumlah penduduk  dimanipulasi, bahkan ada yang hanya 5 sampai 10 Kepala Keluarga (KK). Robert meminta agar desa-desa yang ada di Papua-Papua Barat juga dievaluasi keberadaannya. Dalam pengalamannya saat kampanye Pemilu legislatif lalu, dia menemukan dalam satu desa hanya memiliki 5 KK atau sebanyak 20 jiwa.

Origenes Nauw melanjutkan, ada banyak faktor yang menjadi luar biasa terjadinya pengelembungan jumlah penduduk. Paling utama adalah alasan politik menjelang Pilkada, calon kepala daerah incumben biasanya bermain dengan OPD terkait untuk menambah jumlah penduduk kampung, supaya sisa suara lebih bisa digunakan melalui persekongkolan untuk mencapai kemenangan. 

“Kemenangan ini yang kemudian oleh masyarakat dinilai curang atau palsu, tetapi ironisnya incumben tetap dinyatakan menang oleh otoritas legitimasi hukum  karena politik uang yang sangat besar. Disinilah yang menyebabkan kepala daerah harus berusaha mendapatkan kembali cost politik yang sangat besar dengan cara menggunakan kewenangannya melakukan korupsi, atau menutup celah konflik dengan cara menempatkan pejabat yang tidak kompeten di bidang tertentu yang vital atau dari keluarga kepala daerah, ikatan keluarga suami atau istrinya di jabatan vital tadi,” jelas Origenes Nauw.

Mantan anggota DPR Papua Barat ini menambahkan, bila demikian halnya, bisa diduga dampaknya adalah kinerja pemerintahan jadi buruk, visi misi tidak tercapai, masyarakat tetap miskin. “Ini suatu realitas yang perlu Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri, usut tuntas supaya ke depan pembanguna sungguh memberikan hasil bagi masyarakat dan ada wibawa pemerintah di mata masyarakat,” pungkasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed