oleh

Deklarasi Tolak RUU HIP !

SORONG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sorong berserta Organisasi Masyarakat Islam dan tokoh ummat Islam se-Kota Sorong, mendeklarasi­kan penolakan secara tegas terhadap rancangan UU Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP). Penolakan tersebut dideklarasikan oleh Ketua MUI Kota Sorong, H. Abd Manan Fakaubun,S.Pd,I didampingi ­anggota DPD RI Dapil Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas di depan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong usai salat Jumat, kemarin.

Deklarasi penolakan RUU HIP berbunyi, umat Islam Kota Sorong bersama Majelis Ulama Indonesia dan seluruh ormas Islam dan tokoh umat se-Kota Sorong, setelah mengkaji dan mengikuti perkembangan atas Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang ternyata adalah bentuk pengabaian dan ­pelecehan terhadap konstitusi negara RI karena adanya upaya menggantikan Pancasila menjadi Trisila dan ekasila serta sebagai upaya sistematis dan terencana me­nyu­sup­kan paham komunis di Negara Kesatuan ­Republik Indonesia. 

Maka pada hari Jumat 26 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1441 Hijriah menyatakan menolak dengan tegas Rancangan Undang-­undang Haluan ­Ideologi Pancasila karena terindikasi menjadikan jalan kembalinya PKI beserta paham Komunis, Marxisme dan Leninisme, serta ­membatalkan pembahasannya tanpa kompromi.

Selain itu, mendukung sepenuhnya maklumat MUI se-Indonesia tentang penolakan RUU HIP, mendesak Kapolri untuk mengusut dan memproses hukum inisiator dan konseptor RUU HIP ­karena sudah jelas menjadi dalang makar untuk merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

Kepada pemerintah dan aparat penegak hokum, agar menindak tegas siapa saja yang berusaha menyebarkan paham Komunis, Marxisme, dan Linenisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan umat Islam siap membela dan mempertahankan NKRI dari semua bentuk rongrongan termasuk upaya dan siasat untuk merubah Pancasila dan UUD 1945.

Ketua MUI Kota Sorong, H. Abd Manan Fakaubun menya­takan, Pancasila menjadi harga mati umat Islam maupun kompenen bangsa Indonesia, sehingga Pancasila harus dipertahankan. “Tidak boleh diutak-atik  yang sudah menjadi kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 1945 ka­rena sudah mengikat kita semua, sisa kita jalankan dan amalkan saja. Tidak perlu lagi membuat aturan-aturan untuk merubah atau menambahkan lagi,” jelasnya kepada Radar Sorong, kemarin. ­Deklarasi ini lanjut Fakaubun, merupakan komitmen umat Muslim Kota Sorong dengan mendukung semua apa yang diputuskan dan ditetapkan MUI Pusat. 

Ketua MUI Kota Sorong berharap pemerintah tetap eksis dalam menjalankan ­Pancasila secara murni dan konsekuen serta UUD yang sudah di tetapkan dan dijalankan selama ini. ”Kami tidak mengharapkan perubahan apapun lagi. Itu sudah harga mati, kami dan semua komponen bangsa akan membela sampai darah penghabisan,” tandasnya.

Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas mengatakan, terlepas dari individu sebagai umat Islam namun sebagai wakil rakyat yang saat ini berada di DPD RI menegaskan bahwa sejak awal DPD RI secara tegas melakukan penolakan ter­hadap RUU HIP ini. Ia bahkan meminta agar seluruh unsur pimpinan hingga jajaran DPR RI agar tidak lagi membahas rancangan UU HIP yang menimbulkan kontroversi antar masyarakat Indonesia.

”Karena ini betul-betul ­harapan dari masyarakat yang diamanatkan kepada DPR RI dalam rangka mengamankan NKRI dan Idiologi yang sudah ditetapkan sebagai landasan pijak yang tidak bisa diganggu gugat lagi,” ucapnya.

Sanusi menyatakan akan mengawal deklarasi yang akan disampaikan oleh MUI Kota Sorong kepada pemerintah pusat dengan tembusan ke DPR, MPR dan DPD RI se­bagai keterwakilan raykat, karena RUU HIP merupakan ran­cangan yang dibuat oleh DPR, seharusnya DPR bisa melihat dengan seksama sebab tanpa rakyat, DPR dan DPD tidak akan ada di negara ini. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed