oleh

Deklarasi Cinta Damai Tolak Anarkisme

Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, Kapolda Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, Pangdam XVIII/Kasuari diwakili Kasdam Brigjen TNI Ferry Zein, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuka menyampaikan Deklarasi Bersama Cinta Damai, di Arfak Covention Hall Polda Papua Barat, Sabtu (18/10). Deklarasi Cinta Damai untuk  menyikapi situasi politik nasional yang memanas pasca pengesahan UU Cipta Kerja (Omninus Law). Deklarasi dibacakan salah satu tokoh pemuda Napoleon Fakdawer diikuti Forkopimda, Tomas, Toga dan Todat yang hadir.

Kapolda selaku tuan rumah mengatakan, tujuan kegiatan dalam rangka menguatkan komitmen bersama menjaga Provinsi Papua Barat yang aman dan kondusif, dengan bekerjasama memelihara situasi Kamtibmas di wilayah Papua Barat dan menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme.

Ada 4 butir Deklarasi Bersama Cintai Damai, pertama, selalu cinta damai terhadap sesama warga, sulu serta agama apapun di wilayah NKRI dan saling menghargai serta menghormati kepada siapa saja yang berada di Provinsi Papua Barat. Kedua, menolak adanya pergerakan massa atau unjuk rasa yang berujung pada perpecahan, pengrusakan, penjarahan, kekerasan dan juga aksi anarkisme lainnya.

Ketiga, siap menjaga persatuan, kerukunan dan mempererat tali persaudaraan sesama anak bangsa. Keempat, siap menjaga situasi kamtibmas yagn aman dan kondusif di wilayah Provinsi Papua Barat. Gubernur, Kapolda, Kasdam, Kabinda serta pejabat lainnya dan para Tomas, Toga dan Todat, pimpinan ormas kemudian menandantangani Deklarasi Cinta Damai tersebut.

Kapolda mengatakan, situasi nasional yang berkembang akhir-akhirnya menimbulkan keresahan semua elemen masyarakat. Semua pihak diminta tetap tenang tidak terprovokasi dengan isu-isu tak benar.  Kapolda membeberkan, di Papua Barat sempat terjadi unjuk rasa di Manokwari, Aimas-Sorong dan Fakfak. Tornagogo menduga, unjuk rasa yang terjadi di Sorong hingga terjadi pelemparan kantor DPRD telah ditunggangi. “Hal-hal seperti inilah yang perlu kita waspada. Kita tolak dan cegah anarkisme,” tegasnya.

Di Kota Sorong, deklarasi melibatkan kepala-kepala Suku Asli Papua, Forkopimda, perwakilan Ketua-ketua BEM, Ikatan Pemuda, serta organisiasi-organisasi. “Karena, saat ini terlihat kegiatan-kegiatan masyarakat yang kurang baik berlangsung hampir di seluruh Indonesia akibat dari disahkannya UU Cipta Kerja. Tapi, dengan adanya deklarasi ini kami berharap bisa terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keamanan di Kota Sorong,” kata Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH.

Sementara itu, Kapolres Sorong AKBP Robertus Alexander Pandiangan,S.IK,MH mengungkapkan, deklarasi dilakukan berangkat dari aksi yang berujung ricuh di berbagai daerah di Indonesia akibat domonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja. “Kita semua ada disini bersama Forkopimda adalah untuk menyatakan cinta damai dan menolak anarkisme. Sehingga jikalau ada aspirasi yang ingin disampaikan bterkait dengan RUU Omnibus Law, maka dipersilahkan disampaikan dengan baik,” ujar Kapolres. (lm/Juh/Ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed