oleh

Daya Serap APBN Rendah, Realisasi Triwulan Tahap 3 Naik 70%

-Ekonomi-183 views

SORONG – Arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kepada para pejabat Kementerian Keuangan baru-baru ini, Juli 2020 di istana negara, realisasi belanja pemerintah menjadi kunci penggerak stimulus ekonomi. Kinerja realisasi belanja pemerintah yang masih rendah menunjukkan sense of crisis yang minim di tengah krisis covid-19. Padahal seharusnya di masa pandemi covid-19 realisasi belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar sebagai pendorong stimulus ekonomi. Keberhasilan stimulus tersebut sangat ditentukan pada keberhasilan penyerapan anggaran pada triwulan ke III tahun 2020, yaitu periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2020 yang diharapkan dapat mencapai sebanyak 70 persen.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Juanda menjabarkan, hasil pemantauan pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi belanja APBN per hari ini, Senin (27/7) di wilayah pembayaran KPPN Sorong mencapai Rp 1,37 triliun atau 37,47 persen dari pagu sebesar Rp 3,66 triliun.
”Ini menunjukan realisasi yang masih rendah. Realisasi yang rendah ini disumbangkan dari dua belanja. Yakni dari belanja barang sebesar Rp 318,42 miliar atau 38,26 persen dari pagu sebesar Rp 832,25 miliar. Kemudian dari belanja modal baru mencapai Rp 140,67 miliar atau 27,96 persen. Kendala rendahnya penyerapan pada kedua jenis belanja tersebut dapat disebabkan pada kehati-hatian dalam penggunaan belanja dan pergeseran rencana penarikan dana akibat covid-19 ini,” jelasnya.
Selain dari kedua jenis belanja tersebut, lanjut Juanda, rendahnya penyerapan disumbangkan juga oleh transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. Untuk DAK Fisik saat ini baru mencapai angka Rp 90,32 miliar atau 13,72 persen dari Rp 658,3 miliar. Sedangkan Dana Desa baru mencapai Rp 342,37 miliar atau 44,9 persen.
Adapun yang menjadi kendala dari Dana Desa yaitu adanya perbedaan nama kampung antara aplikasi OMSPAN dengan permendagri. Selain itu, terdapat rekening kas kampung yang masih salah. Sedangkan kendala dari DAK Fisik bermasalah pada rendahnya penyerapan pada DAK Fisik yang bertahap saja. Seharusnya sekarang sudah bisa dicairkan tahap keduanya, namun sampai saat ini pemda belum menyampaikan dokumen persyaratan ­salurnya.
Dalam suasana penanganan dimasa Covid-19 saat ini, Juanda mengatakan, bahwa upaya yang harus dilakukan bagi satker adalah segera melakukan proses percepatan belanja atau pengadaan baik belanja barang dan belanja modal.
”Bagi pemda, untuk DAK Fisik agar segera menyampaikan dokumen persyaratan pada aplikasi OMSPAN. Yang terakhir untuk dana desa sampai dengan tahap ke dua, pemda segera saja mengajukan dokumen persyaratan hanya dengan surat pengantar tanpa ada syarat lain. Ini sudah sangat sederhana persayaratan,” tambah Juanda.
Dengan percepatan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangan stimulus ekonomi dan menggerakan pereknomian bagi pemda setempat terutama pada sektor UMKM. Sesuai dengan pernyataan Jokowi, penyerapan anggaran ini untuk meningkatkan belanja negara. ”Siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Enggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah,” ujar presiden dalam pidatonya beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Hari Utomo saat mengikuti daring mengatakan, akan menindaklanjuti arahan Presiden. Bahwa KPPN sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah agar turut mendorong satker dan pemda dilingkup wilayahnya untuk melakukan percepatan ­belanja.
Selanjutnya, Juanda berharap arahan presiden tersebut dapat menjadi pemacu bagi satker dan pemda di Sorong Raya sehingga belanjanya segera digenjot.
”Negara sudah menyediakan alokasi dananya, dokumen persyaratan sudah simple. KPPN Sorong siap menyalurkan dana bila dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Semoga di masa pandemi Covid-19 ini, penyerapan realisasi belanja pemerintah pada Triwulan III dapat meningkat 70 persen sesuai harapan Presiden. Sehingga melalui pengeluaran pemerintah dapat menjamin kelangsungan kehidupan rakyat dan memberikan multiplier efek ekonomi masyarakat Sorong Raya,” tutup Juanda. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed