oleh

DAP Tidak Berwenang Panggil Rico Sia

SORONG – Menyusul pemberitaan salah satu media online  akan dipanggilnya anggota DPR RI Rico Sia oleh Dewan Adat Papua (DAP) Papua Barat, terkait adanya pengaduan Obet Arik Ayok Rumbruren atas perolehan suara Pemilu legislatif 2019 lalu, dimana OA merasa jumlah suaranya diambil oleh Rico Sia, mendorong    Ketua LSM Forum Komunikasi Masyarakat Kota Sorong, Otis Howay, SH angkat bicara. 

 Ditegaskan oleh  Otis Howay,  soal perolehan suara  hasil Pileg 2019-2024 yang hingga kini masih diungkit OA, mantan caleg DPR RI dari Partai Nasdem, semestinya DAP memanggil atau menanyakan hal itu ke KPU Papua Barat yang berwenang  menetapkan hasil Pileg 2019-2021, apakah benar Rico Sia merebut suara OA. 

PMB OPBJJ-UT Sorong

  Selain ke KPU, perolehan suara itu juga bisa ditanyakan ke Mahkamah Partai dalam hal ini Mahkamah Partai Nasdem.  Yang pasti tegas Otis Howay,  tidak tepat jika DAP  yang lembaga kultur memanggil Rico Sia untuk menanyakan hasil perolehan suara  Pileg 2019 lalu yang telah diketuk palu atau ditetapkan oleh KPU. 

  “Saya tidak setuju hal itu, karena DAP tidak memiliki kewenangan untuk memanggil Rico Sia. DAP merupakan lembaga kultur dan bukan lembaga negara sementara Rico Sia merupakan anggota DPR RI,”ujar Otis Howay. 

  DAP ini, sambung Otis khusus mengurus hak-hak dasar orang asli Papua, tidak perlu terlalu lebar mengurus masalah politik apalagi sampai mau memanggil anggota DPR RI  untuk mengklarifikasi. Lebih lanjut Otis pun mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh DAP terkait hak-hak dasar orang asli Papua.

“Tidak ada kejelasan padahal mereka ditempatkan dan ditugaskan serta dipercaya sebagai tokoh di DAP oleh orang Papua, tapi apa yang mereka kerjakan. Hingga saat ini, hak-hak dasar orang Papua saja belum selesai, lalu ada kewenangan apa DAP untuk memanggil Rico Sia,”ungkapnya.

 Perlu diketahui, Rico Sia merupakan anggota DPR RI dari dapil Papua Barat, yang tugasnya adalah berbicara menyangkut hidup orang banyak yang ada di Papua Barat. “Di Papua Barat ini ada banyak suku bangsa sehingga hak Rico Sia adalah melihat kesenjangan dan lain sebagainya, tetapi dipanggil DPA, maaf saja mereka tidak punya kewenangan. Jadi, tolong jangan memaksakan kehendak,”tegasnya.

Otis juga menegaskan agar OA tidak mengatasnamakan kepala suku Orang Papua, karena OA hanya kepala Suku di wilayahnya saja, sedangkan untuk di wilayah Sorong Raya, OA tidak memiliki kewenangan. Selain itu, terkait hak suara yang katanya ditambahkan OA kepada Rico Sia sehingga Rico Sia bisa masuk ke senayan, Otis tekankan bahwasa Rico Sia menang secara demokrasi murni pada pemilu 2019-2024.

“Kalau mau komplain mengenai hak suara, kenapa tidak pada saat pesta demokrasi berjalan. Sekarang ini, Rico Sia sudah duduk dan jalankan tugas bahkan sudah mau dekat Pileg lagi, tapi baru komplain,”tandas Otis Howay.

 Otis bahkan membuka ruang jika Dewan adat ingin audiens bersama. Oleh sebab itu, Otis berharap agar dewan adat dalam menanggapi kasus tersebut secara profesional.”Jangan sangkut pautkan masalah dewan adat dengan Rico Sia yang merupakan anggota DPR RI. Dan saya ingatkan lagi kepada DAP agar tidak memaksakan kehendaknya kepada Rico Sia,”pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed