oleh

DAP Rumuskan Peradilan Adat

MANOKWARI – Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy,SH mengatakan, sejak berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada tanggal 21 November 2001, maka di Tanah Papua diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat adat Papua. Di dalam amanat pasal 50 ayat (2) UU Otsus Papua itu, tercantum adanya pengakuan hukum negara akan eksistensi (keberadaan) peradilan adat di Tanah Papua.

Advokat senior ini menjelaskan, definisinya diatur dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : ”peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan”. 

Berkenaan dengan itu, Yan Warinussy selaku Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, yang membawahi peradilan adat, segera merumuskan susunan organisasi peradilan serta prosedur acara peradilan adat. Hal mana akan dikaji dalam forum diskusi bersama sejumlah tokoh adat dan tua adat di wilayah III Doberay, sehingga dapat diperoleh satu model hukum acara peradilan adat yang kelak dapat dikontribusikan bagi pembangunan hukum di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat.

Dikatakan, sesungguhnya Hak Menentukan Nasib Sendiri (the right to Self determination) merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak tersebut diakui di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights) 10 Desember 1948. Bahkan di dalam pembukaan (preambule) UUD 1945 juga diakui secara implisit. 

Bahkan lanjut Yan, masyarakat adat sebagai pemilik atas bumi dan sumber daya alam di dunia di Tanah Papua juga memiliki Hak Menentukan Nasib Sendiri tersebut. Hak tersebut diatur dalam amanat pasal 3 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsaa (PBB) Tentang Hak Masyarakat Pribumi (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Y

‘’Yang selengkapnya berbunyi : Masyarakat Adat berhak untuk menentukan nasib sendiri. Atas berkat hak itu, mereka berhak untuk menentukan status politik mereka dan secara bebas memacu pengembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”. Bahkan di dalam pasal 4 deklarasi PBB tersebut dinyatakan : Masyarakat Adat, dalam melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka, berhak untuk otonomi atau berpemerintahan sendiri dalam hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan ke dalam dan lokal mereka, sekaligus juga jalan dan cara untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka,’’ bebernya.

Dengan demikian menurut Yan, sesungguhnya Masyarakat Adat Papua melalui Dewan Adat Papua (DAP) memiliki tanggung jawab untuk merumuskan prosedur dan mekanisme perjuangan demi mencapai peroleh Hak Menentukan Nasib Sendirinya itu secara hukum dan politik. Status Masyarakat Adat yang telah diakui negara di dalam pasal 18 B ayat (2) dan UU RI No.21 Tahun 2001. Kiranya di masa perayaan Hari Masyarakat Adat/Asli Internasional pekan ini menjadi motivasi luhur bagi kebangkitan Masyarakat Adat merebut kembali Hak-hak Asasi nya secara hukum dan politik. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed