oleh

Dance Flassy : Saya Anak Papua, Saya juga Punya Adat

JAYAPURA – Setelah dilantik  oleh Menteri Dalam ­Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 1 Maret lalu, Sekretaris Daerah (Sekda)  defenitif Provinsi Papua, Dance  ­Yulian Flassy, SE M.Si  kemarin (Kamis , 4/3) tiba di Jayapura.  Ia disambut oleh sejumlah aktivis pemuda Papua di Bandara Sentani Kabupaten ­Jayapura.  

“Puji Tuhan saya sudah dilantik, saya siap­ lak­sanakn dan amankan Keputusan Presiden untuk Papua demi kepentingan bangsa dan negara sebagai Sekretaris daerah Provinsi Papua, jangan bilang saya dari mana-mana, saya anak Papua, saya juga punya adat, kita hadir sama-sama disini-sini untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI,”  tegas Flassy, mantan Sekda Kabupaten Sorong Selatan.

 Flassy mengatakan, pelantikan dirinya sebagai Sekda difinitif Provinsi Papua oleh Menteri dalam negeri di Jakara 1 Maret lalu, adalah atas permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang disampaikan Gubernur kepada Dirjen Otonomi daerah, sampai akhirnya dilakukan pelantikan oleh Mendagri Tito Karnavian.

“Saya berterimakasih kepada Bapak Gubernrur Lukas Enembe yang telah menerima saya dan banyak diskusi dengan Bapak gubernur, Bapak gubernur sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen otonomi daerah, supaya pelantikan ini segera dilakukan, akhirnya pada 1 Maret dilakukan di Kementrian dalam negeri atas permintaan Bapak Lukas Enembe, dan diulang-ulang untuk segera dilantik atas permintaan Bapak Lukas Enembe, beliau minta kepada Menteri  Dalam Negeri segera menghormati Keputusan Presiden,” ungkap Flassy.

 Flassy menuturkan, sebagai Sekda difinitif Provinsi Papua, ia memilih dasar hukum yang kuat untuk melaksanakn tugas, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. “Ada banyak dasar Hukum untuk mendukung sekda defennitif, Permendagri nomor 91 tahun 2019 pasal 9 ayat 1, bahwa apabila Sekda definitif telah dilantik, maka dengan otomtis sendirinya pejabat dibawahnya akan gugur, dasar hukumnya jelas dan untuk esalon 1 dipilih oleh Presiden dan itu undang-undang menjamin,” pungkasnya

 Setelah tiba di Jayapura, Flassy berecana akan bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk melaporkan kedatangannya di Jayapura dan menunggu arahan dari Gubernur dalam hal pelaksanaan tugas dan jika dimungkinkan pekan depan ia akan mengambil apel perdana di Kantor Gubernur.

“Saya berharap kepada teman-teman media,  pelayanan kepada masyarakat itu yang utama, saya akan tetap menjalankan program Bapak Lukas Enembe, Saya harus lapor Pak Gubernur, sudah datang di Papua, Jayapura,  kira-kira arahnya seperti apa,  bisa-bisa hari Senin saya ambil apel pertama,” terangnya.

Sebagai Sekda difinitif, Flassy mengaku akan bekerja sama dengan semua komponen yang ada di Papua, sebab pemerintahan harus tetap dijalankan, dan jangan lagi ada perbedaan dalam membangun Papua.

“Saya mengucapkan terimakasih, saya sudah dipilih dan panggil oleh Tuhan, seperti nabi Raja Daud yang dipilih melalui Raja Samuel ini prosesnya seperti itu, oleh karena itu, saya tetap  bekerja sama dengan semua komponen, tidak ada perbedaan-perbedaan untuk membangun Papua, ini yang perlu saya garis bawahi, pemerintahan ini segera kita jalankan,” kata Flassy.

 Seperti diketahui, saat Mendagri Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekda definitif Provinsi Papua di Jakarta 1 Maret lalu. Saat yang bersamaan,  di Jayapura, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik, Doren Wakerkwa sebagai Penjabat   Sekretaris Daerah.  Pelantikan Flassy  di hari yang bersamaan dengan Wakerkwa sebagai Penjabat Sekda Papua ini,  menarik perhatian publik, pasalnya di hari yang sama, terjadi pelantikan Sekda yang dilakukan di Jayapura dan Jakarta.

 Wakil Gubenur Papua, Klemen Tinal yang ditemui usai melantik Wakerkwa, mengaku, pelantikan Wakerkwa sebagai Penjabat Sekda adalah sah, sebab Ia sendiri belum mengetahui jika di Jakarta dilakukan pelantikan Dance Flasih sebagai Sekda Papua. “Apa yang sudah terjadi di sini sah, kita belum tau (pelantikan Flasih-red),” ujar Klemen.

 Menurut Klemen, Papua memiliki Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus, yang bersifat lexs speasialist, sehingga kewenangan ada di daerah, sehingga itu, Ia berharap, semua pihak agar menghormati undang-undang tersebut.

 Gubernur Papua, Lukas Enembe  menyatakan tetap menghargai dan akan tetap melaksanakan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 / TPA / 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Kendati demikian, kata gubernur,  Dance  Yulian  Flassy, Sekda defenitif belum bisa bertugas saat ini, sebab Pemerintah Provinsi Papua telah melantik Doren Wakerkwa sebagai Penjabat sementara Sekretaris Daerah Provinsi Papua hingga enam bulan kedepan.

“Kami akan tetap akan menerima Sekretaris Daerah definitif setelah berakhirnya masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah yang sudah terlanjur dilantik dengan mempertimbangakan budaya Papua, karena tidak ada alasan sesuai ketentuan bahwa penetapan Sekretaris Daerah di tetapkan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” ujar Gubernur Enembe dalam  keterangan tertulisnya, Selasa lalu (2/3/2021). (al)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed