oleh

Dana Subsidi Penerbangan Dikorupsi?

JAYAPURA – Penyidik tindak pidana korupsi  Kejaksaan Tinggi Papua menyelidiki  dugaan korupsi dana  hibah untuk subsidi  penerbangan dari Pemerintah Kabupaten Waropen  kepada PT. GPP  selaku penerima dana hibah tahun 2016-2017 senilai Rp 16 miliar. Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo kepada wartawan di Jayapura, Jumat (8/1).  

Dikatakannya, dana hibah tersebut untuk subsidi  penerbangan helikopter Nabire-Kirihi dan Nabire-Walani  oleh Pemerintah Kabupaten Waropen kepada PT . GPP selaku penerima hibah. “Kasus pengelolaan dana hibah. Dana hibah ini berbentuk subsidi kepada masyarakat yang menggunakan helikopter yang terbang ke distrik-distrik, ternyata dari laporan masyarakat, kita menemukan ada perbuatan melawan hukum dan ada indikasi kerugian negara. Pesawat itu terbang tanpa manifest penumpang,” kata Nikolaus Kondomo.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Kajati menuturkan, berdasarkan hasil penghitungan keuangan negara  oleh penyidik,  ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp.14.720.000.000 dari total dana hibah Rp 16 miliar. Selain terbang tanpa manifest penumpang, dana hibah miliaran rupiah tersebut juga tidak ada pertangungjawaban. “Kita baru naikan ke penyidikan, data-data pun kita sudah penuhi dan yang kita mintai keterangan ini adalah orang-orang yang punya kapabilitas dan dapat dipertangungjawaban. Penerbangan tanpa penumpang, tanpa manifest, tapi anggaran keluar, tidak bisa dipertangjawabkan,” jelas Nikolaus Kondomo. (al)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed