oleh

Dana Otsus PB Cair Rp 1,2 Triliun

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota diminta untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran termasuk dana otonomi khusus (Otsus). Kepala  Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Negara (Kakanwil DJPb) Provinsi Papua Barat, Muh Ali Hanafiah mengatakan, salah satu syarat transfer dana Otsus yakni 50% dana tahap 1 terealisasi baru bisa ditransfer tahap 2. “Kami merekomendasikan agar ada akselerasi baik dari kami di Kementerian Keuangan maupun dari sisi pemerintah daerah. Realisasi anggaran perlu menjadi perhatian,” ujar Ali Hanafiah kepada wartawan, di kantornya akhir pekan kemarin.

Untuk dana Otsus Provinsi Papua Barat tahap 1 tahun 2021 menurut Kakanwil DJPb baru terealisasi akhir Mei 2021 sebesar Rp 1,2 Triliun atau 30% dari total dana Otsus tahun 2021.  Dia berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah percepatan realisasi supaya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Dana Otsus inikah ditransfer ke provinsi dulu, lalu provinsi yang membagi ke kabupaten/kota. Ya, kita harapkan realisasinya lebih baik,” tandasnya lagi.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Ditanya soal dana transfer ke Provinsi Papua Barat, Ali Hanafiah menjelaskan, ada 2 isu terbesar yakni Dana Fisik dan Dana Desa/Kampung. Transfer kedua sumber anggaran inipun terhambat. Salah satu persyaratan pencairan pendaftaran data kontrak.

Ali Hanafiah mengatakan, Dana Fisik berbeda dengan dana transfer lainnya, yang merupakan kesepakatan kementerian teknis dengan pemerintah daerah. “Jadi memang, pekerjaan itu sudah direncanakan.  Kami minta pemerintah daerah melakukan akselerasi penandatanganan kontrak untuk pembangunan fisiknya,” ujarnya.

Penyerapan Dana Fisik dan masih sangat minim. Bahkan ada beberapa kabupaten masih 0%. “Memang masih sangat minim menyerapan Dana Fisik dan Dana Desa ini, masih banyak yang 0%. Salah satu persyaratan penandatanganan kontrak, baru melakukan pencairan,” tuturnya. 

Sedangkan untuk serapan Dana Desa lanjut Ali Hanafiah, sebagian pemerintah kabupaten sudah mendapatkan pencairan, namun diakui serapannya belumlah optimal, seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). “Memang belum terlalu cepat serapannya. Contohnya BLT, ada persyaratan harus tersebar, kalau tidak akan tertahan untuk periode berikutnya,” imbuhnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed