oleh

Bus Bantuan Kemehub “Nganggur” 5 Tahun

-Metro-95 views

Sebanyak 15 unit Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI untuk Pemerintah Kota Sorong sejak tahun 2015 lalu hingga kini masih belum dioperasionalkan di wilayah Kota Sorong. Padahal, bus tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya hampir 5 tahun lamanya, dan terparkir di Dinas Perhubungan Kota Sorong, sehingga biaya perawatan bus tersebut berasal dari masyarakat yang menggunakan bus untuk keperluan rekreasi dan lain sebagainya.

Namun, diketahui bahwa tahun 2020 ini biaya perawatan bus sudah dianggarkan akan terkait nominalnya berapa belum dijabarkan secara lengkap. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong, Wilhelmus Asmuruf, mengatakan bahwa pihaknya sudah memperjuangkan SK Hibah Bus Kementerian RI kepada Pemerintah Kota Sorong agar menjadi aset daerah.

“SK hibahnya pun sudah ada, mungkin dalam waktu dekat kami akan serahkan kepada Wali Kota Sorong dan nanti petunjuknya bagaimana akan kami tindaklanjuti,”jelasnya.

Apabila bus bantuan Kementerian Perhubungan RI ini sudah disertakan kepada Pemerintah Kota Sorong, maka bus tersebut akan menjadi aset daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Sorong selanjutnya dasar SK Hibah tersebut akan dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong sehingga diinvetarisir.

Ketika sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong, maka Wali Kota Sorong bisa menetapkan tarif per penumpang yang akan dicantumkan dalam SK Wali Kota Sorong, tetapi jika belum dihibahkan kemudian sudah dioperasionalkan maka dasar hukumnya pun belum ada.

“Maksudnya jika status kepemilikan belum ada sehingga tidak bisa dilakukan pungutan karena takutnya akan jadi temuan,”terangnya.

Kalaupun sudah dioperasionalkan, sambung Kadis Perhubunga, Dinas Perhubungan Kota Sorong akan melihat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Sorong, bisa 3 hingga 7 unit bus atau bahkan bisa ke-15 bus langsung dioperasikan. Namun, hal tersebut tetap akan dikoordinasikan juga dengan angkutan umum lainnya.

“Akan dijelaskan bahwa bus ini tidak hanya ada di Kota Sorong tetapi hingga Km 24, Kabupaten Sorong,”ungkapnya.

Pada umumnya, transportasi tidak mengenal batas wilayah hukum, hanya saja bagaimana izin trayek dapat dilaporkan antar wilayah hukum pemerintahan baik kota maupun kabupaten. (Juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed