oleh

Bupati Sorong Siap Hadapi Gugatan

Bertarung di PTUN, Bupati Dibackup 6 Pengacara?

SORONG – Bupati Kabupaten Sorong, Dr. Johny Kamuru,SH,MSi menegaskan, pihaknya sangat siap menghadapi gugatan PTUN yang dilayangkan 3 perusahaan sawit yang ijinnya dicabut pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Kesiapan menghadapi gugatan PTUN sudah ditunjukkan dengan menghadiri sidang perdana yang dilangsungkan 24 Agustus 2021 lalu di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. “Yang jelas ingin saya tegaskan bahwa kami siap menghadapi gugatan ini,” tegas Johny Kamuru kepada wartawan, Sabtu (28/8).

PMB OPBJJ-UT Sorong

Untuk menghadapi gugatan perusahaan kelapa sawit di PTUN Jayapura, Bupati Sorong dikabarkan akan didampingi 6 pengacara. Pengacara tersebut ialah mereka yang ditunjuk langsung oleh Econusa Jakarta. Selain 6 pengacara tersebut, pihak Kejaksaan sebagai pengacara negara juga telah membuka diri untuk siap mendampingi Bupati Sorong menghadapi gugatan PTUN tersebut.

“Sesuai substansinya, kejaksaan sebagai pengacara negara tentu sesuai peraturan perundang-undangan siap mendukung, namun saya sendiri belum mengajukan ke pihak kejaksaan. Tapi selama ini kita memang sudah ada MoU dengan kejaksaan, sehingga manakala ada persoalan hukum yang kami hadapi, supaya pihak kejaksaan dapat ikut mengawal,” kata Bupati Sorong, Sabtu (28/8).

Pemerintah Kabupaten Sorong tetap maju menghadapi gugatan PTUN tersebut, dan yakini memenangkan perkara ini. Bupati Sorong menegaskan, ia sangat siap menanggapi gugatan ini. Apalagi, ia juga telah menghadiri sidang perdana pada 24 Agustus lalu. “Saya sudah upayakan menghadiri sidang perdana 24 Agustus kemarin, ternyata sidang malah tidak dihadiri oleh penggugat tapi diserahkan kepada pihak kuasa hukum mereka. Saya komitmen bagaimana pun ke depan, kita tetap maju terus,” tegas Johny Kamuru.

Menurutnya, keputusan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sorong telah sesuai dengan prosedur. Hal tersebut juga dilakukan sesuai dengan substansi dan kewenangan yang ada demi mengupayakan keadilan bagi masyarakat adat. “Demi kesinambungan pembangunan yang ada, bagaimana kita melindungi hak masyarakat adat, maka itulah keputusan yang tepat yang kami ambil. Ada 4 perusahaan yang sudah dicabut, namun 3 perusahaan yang menggugat. Namun itu (Gugatan PTUN) tidak apa, kami sudah melakukan langkah yang tepat sesuai aturan hukum yang ada, maka kami siap mengikuti prosesnya,” tandasnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Sorong ini mengucapkan rasa terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat yang telah mendukungnya dalam menghadapi gugatan PTUN. Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sorong melalui Bupati Sorong lanjut Johny Kamuru, bukan untuk mencari popularitas, namun semata-mata karena ingin membela rakyat serta hak ulayatnya. “Saya pikir masyarakat yang memberikan dukungan itu adalah masyarakat yang betul-betul mencintai kemanusiaan, pembangunan, lingkungan hidup, dan hak ulayat. Intinya saya terima kasih banyak, ini saya lakukan demi masyarakat saya,” imbuhnya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed