oleh

Bupati Seriusi Masalah Penanganan Sampah

-Metro-35 views

AIMAS – Melihat pemberitaan di sejumlah media massa terkait permasalahan penanganan sampah di Kabupaten Sorong yang belum terkoordinir dengan baik, membuat Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru, SH, M.Si beserta Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono S.Sos, M.Si dan Sekda Kabupaten Sorong, Cliff Agus Japsenang, S.Sos, M.Si menggelar rapat koordinasi, Selasa (6/4) bersama para stakeholder guna membahas penanganan masalah sampah tersebut. Dalam rapat tersebut, tupoksi penanganan sampah yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Dinas PUPR kini diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH).

Bupati Sorong, Dr Johny Kamuru, SH, M.Si mengungkapkan, kendati sudah dilaksanakan serah terima tupoksi tersebut dari Dinas PUPR kepada Dinas LH, namun penanganann masalah sampah tetaplah tanggung jawab semua pihak. Oleh itu, Dinas PUPR dan Dinas LH tetap diminta untuk terus berkoordinasi dan mencari solusi untuk permasalahan ini sehingga dalam satu atau dua hari kedepan, permasalahan sampah sudah bisa terpecahkan. Terkait penanganan sampah yang belum maksimal, lanjut Bupati juga dipengaruhi oleh UP (Uang Penyediaan atau uang muka untuk biaya operasional apabila  terdapat kegiatan pada OPD) untuk kelurahan dan distrik yang memang belum cair.

“Karena baru hari ini kami laksanakan bimtek, mudah-mudahan bisa dicarikan solusi agar anggaran itu segera cair sehingga permasalahan sampah segera dicarikan jalan keluarnya. Namun perlu saya tekankan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab besar kepada Kepala Kelurahan dan Kepala Distrik di lingkungan tersebut,” tegas bupati.

Menguatkan penyampaian Bupati, Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono, S.Sos, M.Si, meminta Kepala Kelurahan dan Kepala Distrik untuk turun lapangan dan berkumpul dengan RT/RW untuk membicarakan dengan cara apa permasalahan sampah bisa segera terselesaikan. Menurut Wabup, permasalahan sampah dititikberatkan paling krusial terjadi di Kelurahan Malawele, Kelurahan Malawili, Kelurahan Malasom, dan sebagian Distrik Mariat.

“Seperti yang sudah saya tegaskan pada rapat sebelumnya bahwa Kepala Kelurahan harus duduk bersama dengan Ketua RT dan RW ditambah dengan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan hal ini. Persoalan pengangkutan sampah tetap tanggung jawab dinas terkait, namun untuk lingkungan masing-masing RT dan RW itu menjadi tanggung jawab Kepala Kelurahan. Sementara Kepala Distrik, saya minta terus proaktif dan jangan bosan-bosan membuat surat penyampaian kepad masyarakat terutama para pelaku usaha kuliner terkait penertiban penanganan sampah,” kata Wabup.

Wabup menggarisbawahi bahwa ada dua hal yang penting yang dibahas pada agenda rapat tersebut, yaitu penyerahan aset dari dinas PUPR kepada Dinas LH. Kemudian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Dinas LH harus mengoperasionalkan dan merealisasikan aset tersebut. Langkah tersebut harus dilakukan secepat mungkin karena beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Sorong telah menerima teguran dari Balai Penangan Sampah terkait penempatan bak sampah yang tidak boleh diletakkan di pinggir jalan-jalan utama, termasuk di Jalan Kontainer.

Sekda Kabupaten Sorong, Clift A Japsenang, S.Sos, M.Si menambahkan bahwa recycle atau daur ulang sampah menjadi barang layak guna juga bisa dijadikan solusi terbaik yang juga dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekda mengimbau para stakeholder terkait bisa saling berkomunikasi dan bermitra bersama komunitas tertentu yang dapat mendukung pemerintah melaksanakan program tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan kita melakukan inovasi dan kreasi dalam mengolah sampah, itu bisa masuk menjadi sumber pendapatan daerah. Coba pejabat terkait tangani ini, mungkin bisa dibangun komunikasi bersama kelompok pemuda yang mungkin bisa membantu menangani permasalahan ini,” saran Sekda.

Kemudian, senada dengan penuturan Bupati dan Wakil Bupati, Sekda juga menyarankan agar pejabat terkait bisa melihat secara langsung kondisi masyarakat beserta kehidupan di lingkungan kelurahan. Sebab ada pepatah yang mengatakan jika ada jarum yang jatuh di lingkungan RT, maka Kepala Kelurahan harus mengetahui hal tersebut.

“Jangan sampai kita terlambat bermain ke lingkungan masyarakat dan justru didahului oleh rekan-rekan media. Mainlah ke sana dan bangun komunikasi dengan mereka. Kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, tolong ditanggapi dengan wajar, jangan sampai keluar bahasa dengan nada memojokkan pihak lain termasuk masyarakat. Kalau masyarakat mendeskriditkan pemerintah, kita harus bisa menanggapinya dengan jawaban yang memuaskan hati masyarakat,” tandas Sekda.

Sementara itu, Plt Kadis PUPR Kabupaten Sorong, Herizet, ST mengatakan bahwa selama ini pihaknya memang mengalami keterbatasan armada mobil pengangkut sampah, sehingga diharapkan dengan UP yang nantinya akan dicairkan, pihaknya bisa menambah 2 unit lagi armada.

“Selama ini petugas kebersihan khusus untuk jalan utama juga sudah digerakkan, namun memang armada kami hanya 2, itu sangat terbatas jika harus melayani seluruh distrik dan kelurahan yang ada di kabupaten Sorong. Jadi saya harap jika UP sudah ada, nanti bisa digunakan untuk penambahan 2 armada baru, sehingga bisa sama-sama kita serahkan kepada Dinas LH guna membantu kapasitas angkut di setiap kelurahan,” tutupnya. (ayu) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed