oleh

Bupati Maybrat Marathon Terima Aspirasi

SORONG– Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim, MM, Wakil Bupati Maybrat Drs. Paskalis Kocu M.Si dan para pejabat kemarin (22/9) marathon pertemuan dengan masyarakat di tiga zona.  Zona Aifat Raya dipusatkan di Susumuk dan Kumurkek, zona Aitinyo Raya dipusatkan di Kantor Distrik Aitinyo Raya dan zona Ayamaru dan Ayamaru Utara Raya dipusatkan di Samu Baah Ayamaru. Tatap muka bupati dengan masyarakat adalah tindaklanjut dari aksi demo masyarakat Maybrat terkait tindakan persekusi terhadap mahasiswa Papua di kota studi Malang dan Surabaya.

  Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 12.00-18.00 WIT di tiga titik berbeda tersebut, masyarakat menyampaikan pernyataan sikap tertulis kepada Pemerintah Daerah. Diantara nya meminta supaya mahasiswa studi di pulau Jawa dipulangkan, meminta kewenangan pelaksanaan seleksi CPNS sampai penentuan hasil kelulusan dikembalikan ke daerah, meminta aparat mengusut dan menindak tegas pelaku penyebar ujaran kebencian, meminta negara harus mengambil tindakan tegas terhadap oknum anggota TNI-Polri yang melakukan tidak kekerasan terhadap rakyat sipil khususnya orang asli Papua.

  Merespon pernyataan sikap, Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM dalam keterangan persnya menyampaikan,  pernyataan rasis oleh oknum ormas terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur cukup telak memukul perasaan seluruh orang asli Papua. 

  “Kata  rasis itu sangat kejam dan ini puncaknya, biasanya juga sering disebutkan kalau tim kebanggaan Papua Persipura Jayapura main di Jawa Timur selalu kata-kata rasis seperti monyet diucapkan kepada pemain tetapi dipendam terus, puncaknya kemarin bertepatan dengan HUT RI ke-74 tahun kata monyet, kera diucapkan lagi kepada orang Papua,” kata Bupati.

  Di Maybrat, lanjut Bupati mereka merasakan itu makanya mereka melakukan aksi demo di tiga titik yakni Kumurkek, Bandara Kambuaya dan Fratafen. Namun aksi tersebut tidak anarkis, masih mengedepankan keamanan. Aksi  demo tersebut telah menghasilkan pernyataan sikap tertulis dan telah diserahkan ke Pemerintah Daerah Maybrat, selanjutnya aspirasi ini akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat. 

  “Ada pernyataan yang berbau politis, ada juga yang meminta supaya non Papua segera keluar dari rumah monyet, ada yang juga meminta supaya kewenangan harus diberikan penuh jangan setengah setengah. Dan bapak Presiden harus mengambil sikap yang tegas” ucapnya sembari menambahkan bahwa sikap tegas yang dimaksudkan adalah dalam melimpahkan kewenangan harus diberikan sepenuhnya. 

  Dicontohkan masalah kepegawaian tidak perlu ada lelang jabatan untuk OAP terkec uali non Papua dipersilahkan, boleh melalui proses lelang jabatan. Contoh lain soal pemerimaan CPNS jangan ditentukan lagi oleh Pemerintah Pusat, kewenangan itu diberikan saja kepada kepala daerah masing masing di tanah Papua. Termasuk pungutan-pungutan sumber penerimaan asli daerah dikembalikan ke daerah yang mengelalola. Kecuali lima kewenangan yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal serta yustisi. 

  “Yang namannya sumber – sumber penerimaan dari perut bumi Papua diberi kewenangan kepada orang Papua yang kelola, sampai orang Papua merasakan kesejahteraan barulah pem erintah pusat secara bertahap mengambil alih peng elolaan sumber daya alam Papua,” tandas Bupati Sagrim. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed