oleh

Bupati Maybrat Kembalikan 2 Mobil Dinas

SORONG-Setelah sebelumnya pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maybrat mengembalikan fasilitas kendaraan dinas, kali ini giliran pihak eksekutif yang langsung dipimpin Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim,MM dan Wakil Bupati Drs. Paskalis Kocu,MSi berserta pejabat dan mantan pejabat, mengembalikan kendaraan dinas di halaman apel kantor Sekertariat Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Selasa (13/8).

Wakil Bupati Maybrat, Drs. Paskalis Kocu,MSi  kepada Radar Sorong melalui telepon seluler mengatakan, para pejabat daerah yang menyerahkan kendaraan dinas diantaranya Bupati Maybrat dua unit kendaraan dinas hilux,  sementara ia (Wakil Bupati,red) mengembalikan satu unit kendaraan fortuner. Mantan Bupati Maybrat, Karel Murafer mengembalikan dua unit kendaraan dinas, mantan Penjabat Bupati Maybrat Albert Nakoh mengembalikan satu unit kendaraan dinas, disusul beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) yang juga mengembalikan kendaraan dinasnya.

Orang nomor dua di Kabupaten Maybrat ini mengatakan, total kendaran dinas yang sudah dikembalikan ke negara  kurang lebih 60 unit. “Ada sekitar 50 atau 60 lebih kendaraan dinas yang sudah dikembalikan. Pejabat yang belum sempat mengembalikan hari ini (Kemarin,red) juga akan melakukan hal yang sama menyusul sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanggal 16 Agustus mendatang,” jelas Wabup Maybrat.

Disinggung mengenai pejabat atau mantan pejabat yang tidak mau mengembalikan fasilitas dinas, nantinya yang bersangkutan akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Wabup menegaskan, fasilitas dinas yang dikuasai baik dalam kondisi baik, rusak ringan atau rusak berat, harus dikembalikan ke negara, bila tidak tentunya akan ditarik paksa oleh aparat penegak hukum. “Yang melawan, yang bersangkutan langsung berurusan dengan aparat penegak hukum,” tegas Paskalis Kocu sembari menambahkan bahwa di Kabupaten Maybrat, pejabat pemerintah daerah sangat kooperatif untuk mengembalikan fasilitas dinas.

Ditambahkan, pengembalian fasilitas dinas ini merupakan tindak lanjut dari edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait nasib kendaran dinas yang telah dikembalikan tersebut, akan dikonsultasikan lebih lanjut, apakah akan dilakukan lelang terbuka, di dum atau dihibahkan dan opsi lainnya, tergangung petunjuk lebih lanjut. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed