oleh

‘BUMD R4 Gagal Total’

WAISAI – Koordinator Komisi III DPRD Raja Ampat, Charles A.M. Imbir,ST,MSi menilai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Raja Ampat Enterprise (RAE) sama sekali tidak berjalan alias macet. Sejak berdiri tahun 2016, BUMD yang memiliki 7 anak perusahaan, belum pernah memberikan sumbangan dalam bentuk PAD kepada pemerintah, bahkan dilaporkan mengalami kerugian baik di PT. RAE Agro Makmur, PT. RAE Wisata Lestari, PT. RAE Properti Karya, PT. RAE Mina Utama, PT. RAE Energi Swadaya, PT. RAE Potensi Jaya dan PT. RAE Logistik Persada. 

“Ini tidak sesuai dengan cita-cita awal bahwa BUMD hadir untuk tumbuhkan ekonomi baik sektor pariwisata, pertanian juga perikanan serta sektor lain, tapi justru terbalik, tidak memberikan kontribusi ke daerah. Bahkan pengakuan dari direktur tujuh anak perusahaan dimerger ataupun dilebur menjadi satu, hal ini menandakan BUMD merugi, tidak memberikan dampak positif bagi daerah dan dinilai telah gagal total,” tegas Charles Imbir.

Ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (6/7), Imbir mengatakan pihaknya di Komisi III DPRD Raja Ampat, sudah turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) meninjau langsung sejumlah usaha-usaha yang dikelola BUMD seperti usaha bengkel yang sudah didukung alat-alat dan sparepart namun bengkelnya tidak berjalan atau macet, padahal lokasi bengkel tersebut bukan milik BUMD atau pemerintah, tetapi disewa untuk sementara.

Demikian juga dengan usaha hidroponik yang berlokasi di Perumahan 10 Kelurahan Warmasen lanjut Charles Imbir, lahannya pun juga dipinjam dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat dan terjadi pemalangan, namun kemudian tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, Pertamini juga tidak berjalan atau tidak dioperasikan dengan alasan tidak ada anggaran. 

Bukan hanya itu, pabrik es juga tidak memberikan hasil, kapal milik BUMD tenggelam dan tidak dirawat karena alasan tidak ada uang operasional, demikian juga kerja sama dengan Hotel Maridien tidak menguntungkan sama sekali. “Semua usaha yang didirikan BUMD tidak berjalan atau macet. Sebelumnya sebagian PT ini pernah berjalan seperti usaha hidroponik di depan perumahan 10 tapi tidak maksimal, dan terjadi pemalangan di lokasi tersebut. Tentu ini hanya menimbulkan hutang besar pada daerah, karena beberapa usaha-usaha yang seharusnya dilakukan nyatanya tidak dilakukan, sehingga hemat saya lebih baik ditutup,” pungkasnya. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed