oleh

BPN Genjot Program Sertifikasi Lahan Trans

-Metro-44 views

AIMAS – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sorong menggenjot penerbitan sertifikat pada bidang tanah transmigrasi yang belum disertifikatkan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang didalamnya berisi para stakeholder yang akan mendampingi masyarakat pemilik bidang tanah maupun sertifikat tersebut guna dimaksimalkan pemanfaatannya.

Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono, S.Sos, M.Si mengatakan Tim GTRA dibentuk berdasarkan SK Bupati guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Tim tersebut juga nantinya akan memfasilitasi pemecahan masalahan terkait bidang tanah transmigrasi tersebut.

“Tim GTRA dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan  dengan pertanahan. Mereka yang akan bertugas memfasilitasi masyarakat trans yang bidang tanahnya belum disertifikatkan. Ini menjadi program prioritas sesuai dengan permintaan pemerintah pusat terkait penataan aset,” ujar Wabup.

Kepala BPN Kabupaten Sorong, Subur Maksun, S.Si.T mengatakan bahwa sesuai tujuan awal, terbentuknya GTRA adalah untuk mensejahterakan masyarakat pemilik bidang lahan atau pemilik sertifikat. Dengan demikian, digandenglah berbagai OPD untuk mendukung kelancaran dan pencapaian pemanfaatan bidang lahan dan sertifikat guna mencapai kesejahteraan.

Dikatakan Subur, bahwa pihaknya konsen menggarap bidang lahan transmigrasi karena sampai saat ini bidang lahan transmigrasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di masa itu masih banyak yang belum bersertifikat.

“Sampai saat ini masih ada lahan transmigrasi yang belum disertifikatkan, sehingga tupoksi kami adalah untuk menggarap itu. Kalau memang bidang lahan transmigrasinya masih ada, pemiliknya juga masih ada, dan sampai saat ini belum pernah disertifikatkan maka tentu akan kami bantu. Dengan syarat, bidang lahan tersebut tidak terlibat sengketa dan merupakan sejak awal merupakan lahan pertanian dan bukan merupakan kawasan hutan, maka BPN siap membantu penerbitan sertifikat tersebut, gratis,” jelasnya.

Dirinya menerangkan bahwa hal tersebut sangat dimaksimalkan karena sesuai keinginan pemerintah pusat bahwa di tahun 2025 mendatang, bidang lahan harus memiliki legalitas berupa sertifikat. Nantinya, penerbitan sertifkat di bidnag-bidang yang dimaksud akan dilakukan melalui program redistribusi dan program Pendaftaran Tanah Sistem lengkap (PTSL).

“Ini bukan program BPN melainkan program kita bersama, sesuai keinginan presiden di tahun 2025 kalau bisa bidang-bidang lahan harus memiliki sertifikat sebagai bukti legalitas dan kejelasan status lahan tersebut. Ini merupakan salah satu program prioritas sehingga anggaran untuk melancarkan program ini juga sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat, sehingga kami juga harus benar-benar serius melaksankan program tersebut,” tuntasnya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed