oleh

BPKAD: Uang Zona Berdasarkan Pangkat ASN

-Sorong Raya-647 views

KAIMANA-Sampai dengan saat ini tercatat, baru tiga (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kaimana yang sudah melakukan pencairan uang makan serta  uang  zona. Pencairan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2019 lalu. 

Dari tiga OPD yang telah mencairkan anggaran yang diterima per enam bulan ini,  yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda, Dinas Perindagkop dan Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sementara untuk OPD yang lainnya, masih melakukan rekapan absensi sebagai acuan untuk menerima dana kebijakan pemerintah daerah tersebut. 

“Selasa bulan lalu sudah kita cairkan, memang baru 3 OPD. Sementara untuk OPD yang lain, belum bisa dilakukan karena terkendala pelaporan pada absensi per OPD. Untuk OPD yang sudah melakukan pencairan ini juga, tidak semua sama ada perbedaan per OPD. Misalnya ada OPD yang hanya mendapatkan uang makan. Dan ada yang hanya uang zona,” Jelas Sekretaris BPKAD Kaimana Theodorus Kirwa, SE, kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (12/8).

Ketika disinggung besaran uang makan serta uang zona untuk ASN, yang diterima. Theodorus menjelaskan jika besaran dana yang diterima, mengacu kepada SK Bupati, dimana dalam SK diberlakukan pembagian uang makan disamaratakan sesuai tingkat kehadiran per hari. Sementara untuk zona diberlakukan sesuai dengan pangkat golongan dan jabatan esselon. 

”Kalau uang makan dari OPD sampai Distrik itu semua besarannya sama, yang beda itu hanya di uang zona. Itu pasti beda karena berdasarkan pangkat dan golongan,” katanya. 

Dikatakan pemberian tunjangan ini, adalah bentuk dari kebijakan pemerintah daerah kaimana melalui SK Bupati. Yang bertujuan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak, bisa memacu daya kerja serta meningkatkan mutu kerja. 

”Sebenarnya ini kebijakan Pemerintah daerah yang sudah dianggarkan pada Tahun ini. Memang agak sedikit terlambat, karena kami menunggu SK Bupati sehingga belum bisa diproses. Nah, karena SK bupatinya sudah ada sehingga anggaran ini baru dapat di cairkan,” Ujarnya. 

Dalam keterangannya juga Theodorus menjelaskan, jika pembayaran uang zona serta uang makan pegawai ini. Dihitung dari bulan Januari 2019 sampai bulan Juli 2019 atau terhitung selama 7 Bulan. 

”Kita bayar 7 bulan, yakni dari Januari sampai dengan Juli, dan selanjutnya akan kami bayarkan sampai bulan Desember 2019. Jadi kami berharap kepada pegawai, jika  mau menerima dalam jumlah besar harus rajin masuk kerja,” tegasnya.

Theodorus berharapa dengan adanya kebijakan dari pemerintah, agar kiranya bisa memotivasi semangat kerja untuk, melakukan pelayanan yang baik kepada publik. (fat) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed