oleh

BPJS Kesehatan Kawal Pelaksanaan JKN-KIS

Melalui Forum Koordinasi dan Kemitraan Provinsi Papua Barat

MANOKWARI – Guna mengoptimalkan dan mengawal pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan menggelar Forum Koordinasi dan Kemitraan Provinsi Papua Barat, Selasa (25/05). 

PMB OPBJJ-UT Sorong

Pada forum tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Wilhelmus Lingitubun, SH.MH, Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat Budi Setiawan, SE, M.Si, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Gilang Yoga Wardanu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Deny J.E.P. Mase, dan seluruh stakeholder yang berperan penting dalam pelaksanaan Program JKN-KIS di wilayah Papua Barat. 

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPJS Kesehatan, pemerintah daerah dan seluruh mitra yang bekerjasama dalam pelaksanaan Program JKN-KIS selama ini, sehingga cakupan kepesertaan JKN-KIS untuk masyarakat Papua Barat telah mencapai 95%. 

Ia menambahkan adanya Program JKN-KIS ini diharapkan dapat mempermudah dan mensejahterahkan masyarakat Papua Barat dalam hal jaminan kesehatan, sehingga tidak ada lagi pelayanan kesehatan yang diragukan oleh masyarakat mulai dari biaya maupun pelayanannya. Harapannya kepada BPJS Kesehatan agar mengawal bersama serta meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dan sosialiasi secara langsung dioptimalkan lagi.

“Diharapkan BPJS Kesehatan lebih mengoptimalkan lagi pelayanannya, juga pemberian informasi (sosialisasi secara langsung) di seluruh pelosok Papua Barat agar setiap masyarakat paham pentingnya Program JKN-KIS juga alur dan prosedurnya,” jelasnya.

Inti dari forum tersebut membahas berbagai langkah dalam pelaksanaan Program JKN-KIS seperti usulan PKS UHC Non Cut Off untuk kabupaten cakupan peserta >95%, kecukupan alokasi anggaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program JKN, validasi kembali data PBI-APBN non DTKS, regulasi kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan PBI ke PPU, ketersediaan sarana prasarana dan nakes (tenaga kesehatan) yang sesuai standar serta usulan regulasi kemudahan penyediaan obat ke Kementerian Kesehatan RI.(*/akh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed