oleh

BP Jamsostek Siap Sanksi Perusahaan “Nakal”

-Ekonomi-225 views

SORONG – BP Jamsostek Papua Barat bakal segera menerapkan sanksi administrasi kepada para pemberi kerja ‘nakal’ yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kerja kepada karyawannya. Hal tersebut tertuang dalam kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala BP Jamsostek Papua Barat, Mintje Wattu dan Sekda Kota Sorong, Yakop M. Karet, Jumat (16/4).
Sekda menuturkan, bahwa hal tersebut merupakan upaya penertiban yang nantinya akan dilaksanakan oleh BP Jamsostek yang juga sudah disetujui oleh pemerintah Kota Sorong melalui peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja. Nantinya implementasi sanksi administrasi tersebut juga akan berjalan mengacu kepada perda tersebut sebagai dasarnya

“Saya sangat apresiasi BP Jamsostek dengan kerja kerasnya selama ini bersama kami, sampai akhirnya perda terbentuk, dan akan mulai diberlakukan sanksi administrasi kepada para pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Perda itu merupakan dasar yang kami gunakan untuk mulai menerapkan aturan ini nantinya,” ujar Sekda Yakop Karet.
Menurut Sekda, jika sanksi tersebut diterapkan maka akan ketahuan dan bisa dilihat jelah perusahaan yang taat dan perusahaan yang tidak taat. Baginya, perusahaan atau pemberi kerja yang taat pasti akan diberi apresiasi, sebaliknya, perusahaan atau pemberi kerja yang tidak taat juga harus disanksi untuk memberikan efek jera bagi mereka yang tidak taat.
Semeetara itu, Kepala BP Jamsostek Papua Barat, Mintje Wattu menjelaskan, bahwa adanya MOU tersebut merupakan bagian dari cara pemerintah daerah untuk memperhatikan kepatuhan para pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan kepada pekerja yang ada di perusahannya.

PMB OPBJJ-UT Sorong

“MOU tersebut merupakan penegasan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi. Apabila nanti mereka ketika sudah diberikan teguran dan peringatan namun tetap tidak bisa memberikan perlindungan terhadap para pekerjanya maka sanksi administrasi akan menjadi salah satu tindak lanjut yang harus dibebankan kepada para pemberi kerja,” terang Mintje.
Selain sanksi administrasi, sanksi lain berupa peringatan dari pihak kejaksaan juga akan diterima oleh para pemberi kerja yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut. Aturan terkait penerapan sanksi tersebut diharapkan agar para pemberi kerja paham bahwa melindungi tenaga kerja merupakan suatu kewajiban bagi mereka.

“Itu yang perlu digaris bawahi sehingga pemerintah Kota Sorong dengan BP Jamsostek sepakat untuk menandatangani MOU itu. Penerapan sanksi tersebut mulai efektif diberlakukan sejak ditandatangani. Namun, setelah ini nanti pasti akan dirapatkan kembali bersama PTSP, dan kami akan melaporkan perusahaan mana saja yang tidak patuh sehingga prosedur untuk pengenaan sanksi ini bisa diterapkan,” pungkasnya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed