oleh

BP Jamsostek Bentuk Forum Wasriktuh se-Sorong Raya

SORONG – Guna menambah pemahan bagi seluruh stekholder khususnya Dinas Tenaga Kerja, PTSP dan BPKAD, BP Jamsostek Cabang Papua Barat menggelar rapat pembentukan forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan (Wasriktuh) bersama dengan Kejaksaan Negeri Sorong, Selasa (29/3).

Deputi Direktur Kepesertaan BP Jamsostek wilayah Bali Nusa Tenggara Papua (Banuspa), Toto Suharto juga turut hadir dalam kegiatan ini, dan tampak sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Dirinya juga sangat mengapresiasi BP Jamsostek Cabang Papua Barat yang telah mengambil inisiatif untuk menggelar rapat ini.

Sesuai tujuan awalnya, melalui kegiatan forum koordinasi kepatuhan ini, Toto berharap kegiatan ini bisa menambah pemahaman kepada semua stakeholder khususnya dinas tenaga kerja, PTSP, dan BPKAD di masing-masing daerah. Sehingga bisa memastikan keterlibatan pemerintah untuk hadir ketika terjadi hal yang tidak diinginkan kepada masyarakat khususnya para pekerja, melalui program BP Jamsostek ini.

Pada kesempatan tersebut, BP Jamsostek juga merilis program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program tersebut diberikan tanpa membebani peserta jika peserta sudah terdaftar di JKM, JKK, JHT dan JP, sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja.

“Sesuai dengan UU Omnibus Law, peserta tidak akan dibebani lagi dengan iuran lagi. Tetapi peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta di JKM, JKK, JHT dan JP, dengan syarat perusahaan yang sudah terdaftar di BP Jamsostek selama 2 tahun” terang Toto.

Menurutnya, pogram tersebut termasuk penting dan harus diprioritaskan, karena setiap pekerja berhak atas jaminan sosial. Untuk mendukung berjalannya program tersebut dengan lancar, PTSP yang dianggap sebagai ujung tombak yang menerbitkan perizinan, perpanjangan ataupun pembaharuan izin perusahaan juga perlu digandeng untuk mendukung hal ini.

“PTSP sebagai ujung tombak yang menerbitkan perizinan, perpanjangan dan pembaharuan izin perusahaan itu juga harus disertakan kepekaan dari perusahaan untuk menjamin setiap pekerjanya jika terjadi kecelakaan kerja maupun kematian dalam melaksanakan tugasnya,” tambahnya.

Kepala BP Jamsostek Cabang Papua Barat, Mintje Wattu mengatakan forum Wasriktuh se-Sorong Raya ini dimaksudkan untuk menakar serapan program BP Jamsostek di masing-masing daerah. Forum yang serupa juga akan ditindaklanjuti di setiap Kabupaten/Kota guna memastikan program BP Jamsostek dapat berjalan di Provinsi Papua Barat khususnya di Sorong Raya. Apalagi program tersebut tak hanya diperuntukkan bagi pemberi kerja yang ada di luar lingkungan pemerintahan, tetapi juga bagi mereka yang ada pada pemerintah.

“Kita pastikan tetap berjalan, sehingga tim ini sangat penting dibentuk dengan harapan setelah tim ini terbentuk tingkat perlindungan terhadap pekerja di Papua Barat dapat meningkat secara signifikan. Tim ini beranggotakan dari berbagai stakeholder, yakni Kejaksaan Negeri sebagai ketua, Sekda sebagai wakil ketua, BP Jamsostek sebagai sekretaris serta PTSP, Pegawai pengawas, Disnaker dan juga BPKAD pun turut dilibatkan,” jelas Mintje Wattu.

Saat ini, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan entaramentara menunggu Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Pekerja berhak menerima JKP dengan persyaratan gaji Rp5 juta, sudah terdaftar sebagai peserta selama 2 tahun, dan sudah mengikuti semua program, untuk sektor usaha besar harus menjadi peserta BPJS Kesehatan dan 4 program BPJAMSOSTEK yakni JKM, JKK, JP, dan JHT. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed