oleh

Beberkan Penyimpangan Dana Otsus Rp 759 M

MANOKWARI – Inspektorat Provinsi Papua ­Barat masih mengejar sejumlah pihak yang belum ­mempertanggungjawabkan penggunaan dana otonomi khusus (Otsus). Kepala Inspektorat ­Provinsi Papua Barat, Sugiyono,SH pada Rapat ­Koordinasi Pengawasan  Internal membeberkan, dari hasil pemeriksaan BPK di tahun 2008-2019 terdapat penyimpangan dana Otsus sebanyak 361 permasalahan dengan nilai Rp 759 miliar.

Khusus tahun anggaran 2011-2012 terdapat 82 rekomendasi permasalahan dengan nilai Rp 102 miliar.  Langkah-langkah tindak lanjutnya, Inspektorat tegas Sugiyono, akan terus mengejar pihak-­pihak terkait dengan penggunaan dana Otsus tersebut. 

“Bagaimana dengan tindak lanjut dari penyimpangan ini? Yang jelas kami (Inspektorat) akan mengejar dibantu dengan Inspektorat kabupaten,” kata Sugiyono, di Swiss-belhotel Manokwari.  

Inspektor Provinsi baru akan melakukan langkah-langkah menurut Sugiyono, karena laporan hasil pemeriksaan (LHP) baru diterima dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. “Kami baru terima LHP-nya sehingga kami baru bisa mengejar,” ujarnya memberi alasan.

Pihaknya juga sedang memperkuat regulasi mengawasan dana  Otsus sehingga dapat melakukan pengawasan dari awal hingga akhir. Juga melakukan penyusunan Raperdasi/Raperdasus tentang lembaga pengawasan sosial dengan melibatkan MRP, BPKP dan APIP (Inspektorat).  “Bila sudah ada Perdasi/Perdasus, itu akan menjadi payung hukum kita untuk melakukan pembinaan dan pengawalan dana Otsus ini,” ucapnya.

Ditemui wartawan usai Rakor, Sugiyono berjanji akan terus mengejar pihak-pihak untuk mempertangungjawabkan dana Rp 102 M. Dia menghendaki, pihak yang terkait dengan penyimpangan ini dapat mengembalikan  kerugian ke daerah. “Nilainya cukup besar, Rp 102 miliar itu harus dikembalikan dan disetor ke kas daerah,” tegasnya.

Sedangkan temuan dugaan penyimpangan dana Otsus di tahun 2013, 2014 hingga 2019 yang totalnya mencapai Rp 759 miliar , menurut Sugiyono belum dapat ditindaklanjuti karena Inspektorat belum menerima LHP dari BPK. “Yang jelas di Papua Barat yang 84 temuan bernilai 102 miliar itu akan kami kejar,” tegasnya lagi.

Sugiyono menjelaskan, adanya temuan Rp 759 M yang belum dipertanggungjawabkan karena pekerjaan kurang volume tetapi pembayaran sudah 100%, pengadaan barang/jasa fiktif dan lainnya.  Pihaknya akan segera menginventarisir pihak-pihak yang patut bertanggungjawab akan penyimpangan dana Otsus 2011-2012 sebesar Rp 102 M. 

Pemprov  Papua Barat akan segera menggelar sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR). Lewat sidang TPTGR ini, pihak yang bertanggungjawab akan diminta untuk mengembalikan kerugian negara bila tak ingin diproses pidana. “Ini masalahnya sudah lama. Pihak-pihak yang melakukan penyimpangan harus bertanggungjawab mengembalikan uang negara. Kita akan lakukan inventarisir,” pungkasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed