oleh

Bebaskan Tapol dan Aktifis Anti Rasisme Tanpa Syarat !

SORONG – Puluhan massa yang menamakan dirinya Solidaritas Forum Peduli Keadilan Bagi ­Monyet di Kota Sorong, menggelar aksi unjuk rasa di depan Maybank Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong, Rabu (17/6). Dalam aksinya, massa ­mendesak agar para tahanan ­politik (Tapol) dan aktifis anti rasisme yang ada di wilayah hukum Indonesia bahkan di Negara Timur Leste,  dibebaskan.

Salah satu orator menyampaikan bahwa hukum Indonesia dan ­Negara Indo­nesia tidak mengganggap orang Papua dan hal tersebut terjadi ­selama ini. 

“Hak asasi manusia bukan hanya pembunuhan dan lain sebagainya, tapi penghinaan terhadap tubuh manusia pun termasuk. Jangan melihat kami dari segi fisik, karena Tuhan ciptakan manusia ­Papua di atas tanah ini bukan untuk dihina, dibunuh dan sebagai­nya. Tetapi Indonesia mereka menghina orang Papua,” kata salah satu orator, kemarin.

Orator lainnya mengatakan bahwa ia merupakan salah satu eks dugaan rasisme yang ditangkap pada 18 September 2019 karena membela harga diri Papua dan mempertanya­kan idologi dari Negara ­Indonesia yang sudah ditanam­kan dalam dirinya dari kecil hingga besar bahwa dalam Pancasila, Persatuan ­Indonesia dan Rasis merupakan ­pemecah persatuan. “Tapi mengapa kami ditahan? saat ini saya tanya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tapi pada kenyataannya kami orang Papua disisihkan dari landasan idiologi negara RI. Kami ditahan karena kata merdeka, padahal merdeka itu banyak makna, tolong perbanyak ilmu kalian. Hukum Indonesia Rasis, Negara Rasis, karena negara menjatuhkan hukuman pada pelaku Rasis hanya 5-7 bulan tapi pada korban rasis dituntut dengan hukuman 5-17 tahun penjara. Dimana, idiologi dan landasan Pancasila?,” tukasnya.

Selain mendesak pembebasan tapol dan aktifis anti rasis­me, massa juga meminta pihak terkait melakukan dialog penye­lesaian kasus di Kabupaten Maybrat wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan. Permintaan tersebut ditunjukkan kepada Gubernur Papua ­Barat, DPR Papua Barat, Pangdam Papua Barat, Polda Papua Barat, MRP Papua Barat, ­serta para tokoh berserta Bupati Maybrat dan Bupati Kabu­paten Bintuni agar segera lakukan dialog penyelesaian kasus di Kabupaten Maybrat wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan.

Selain berorasi, massa juga menyampaikan aspiasi dalam bentuk tulisan ‘Biarkan ­Monyet hidup bebas di negerinya’, ‘Solidaritas Forum Keadilan bagi Monyet menuntut ­segera bebaskan tahanan politik di seluruh Indonesiadan aktifis anti rasisme di seluruh Indonesia dan Timor Leste’, ‘Manusia NKRI bebaskan ­Monyet Papua’, ‘Presiden Jokowi ­Segera Bebaskan Tapol Papua tanpa Syarat’, ‘Fice Papuan Political Prisoners without Condition’, ‘Tidak ada kepastian hukum bagi Rakyat Papua’. 

Koorinator Aksi Solidaritas Forum Peduli Keadilan Bagi Monyet di Kota Sorong Fransisko Kamat menjelaskan, sebagai negara hukum maka semua orang termasuk Presiden harus tunduk terhadap hokum, karena panglima tertinggi di Indonesia adalah hukum. Namun, yang terjadi adalah negara sudah keliru dan ‘memperkosa’ hukum itu sendiri. ”Untuk mengimplementasikan penerapan wibawa dan martabat hukum yang sesungguhnya. Oknum-oknum yang memperkosa hukum dengan menunjukkan rasa benci berdasarkan diskriminasi ras dan etnis kepada tujuh orang tapol, terancam hukuman pidana penjara ­paling lama 5 tahun atau ­denda 500 juta,” jelasnya kepada wartawan, kemarin

Fransisko mengatakan, ­tuduhan terhadap para ­tahanan politik tidak berdasar­kan fakta di lapangan. Karena demo besar-besaran yang terjadi pada tanggal 19 ­Agustus 2019 di seluruh tanah Papua murni aksi spontanitas dari masyarakat Papua, karena masyarakat Papua merasa martabatnya direndahkan dan dilecehkan. 

Usai menyampaikan orasinya, Fransisko membacakan 3 point tuntutan. Pertama, Segera bebaskan tahanan politik dan aktifis anti rasisme di Indonesia dan Timor Leste. Kedua, meminta Gubernur Papua Barat, Polda Papua Barat, MRP Papua Barat, tokoh-tokoh adat dan Agama, Bupati Maybrat serta Bupati Bintuni untuk melakukan dialog, guna membahas penyelesaian kasus di Kabupaten Maybrat khususnya wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan.  ”Yang terakhir, kami meminta kepada semua pihak untuk tidak menjadikan ­konflik di Kabupaten Maybrat ­sebagai batu loncatan untuk kepentingan politik lokal dan ­nasional,” tandasnya.

Salah satu orator, Herman Walilo menambahkan bahwa para tahanan politik yang ada di Kota Sorong yakni MA, OM, HE dan SM harus dibebaskan tanpa syarat sebab mereka bukan merupakan pelaku rasisme, tapi adalah korban dari rasisme. Terkait kasus ujaran rasisme, dunia ­nasional maupun internasional menge­tahui semuanya.  ”Maka kami minta mereka harus segera dibebaskan. Kepada Presiden Joko Widodo dan juga penga­dilan, harus membebaskan mereka semua tanpa syarat. Kalau mereka tidak dibebaskan tanpa syarat, maka kami akan melakukan konsolidasi massa besar-besaran di tanah Papua,” tegasnya.

Perwakilan Perempuan ­M­aybrat, Nova Wafom menyam­paikan rasa ­kecewanya terhadap Pemerintah Maybrat atas kejadian yang dialami masyarakat Maybrat. Atas nama pribadi dan mewakili seluruh masyarakat yang membenci konflik dan meresah­kan bahkan mengor­bankan rakyat agar sikapi situasi kamtibnas di Maybrat khususnya wilayah Aifat. “­Kami meminta Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, Pangdam Papua Barat, Polda Papua Barat, MRP Papua Barat, ­serta para tokoh berserta Bupati Maybrat dan Bupati Bintuni supaya lakukan dialog untuk sikapi situasi di Maybrat. ­Kami juga mengutuk pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di Maybrat demi kepentingan mereka. Stop jadikan rakyat sebagai tumbal untuk ­kerakusan,” ucapnya. Usai melakukan aksi unjuk rasa, puluhan massa pun membubar­kan diri secara damai dan tertib. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed