oleh

Bawaslu R4 Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu

Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat menerima laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana pelanggaran dalam tahapan Pilkada Raja Ampat, Rabu (28/10).  “Tadi kami Bawaslu Raja Ampat baru menerima laporan terkait sejumlah dugaan tindak pidana pelanggaran pilkada tahun 2020,” kata Ketua Bawaslu R4 melalui Staf Divisi Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pilkada, Mario Wiran kepada Radar Sorong.

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, yang diperbolehkan mengadu adalah perseorangan bukan lembaga ataupun organisasi. Sebab itu, pihaknya menerima pengaduan melalui Abraham Umpain/Dimara. ”Ada dua kasus yang dilaporkan, berkaitan dengan peristiwa intimidasi dan kekerasan yang terjadi di Kampung Atkari Distrik Misool Utara oleh sejumlah orang yang diduga Tim Sukses Paslon AFU-ORI. Laporan lainnya terkait pelanggaran pemasangan baliho Paslon AFU-ORI di Jembatan Kampung Atkari yang merupakan fasilitas pemerintah,” bebernya.

Wiran mengatakan, pihaknya di Bawaslu Raja Ampat akan menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Raja Ampat dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan pembahasan pertama.  Pihaknya lanjut Wiran, saat ini juga sedang menangani laporan pengaduan melalui Tim Koalisi Suara Rakyat Pasangan Calon (Paslon) AFU-ORI atas nama Ismali Saraka, terkait Pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) di Sekretariat Posko Relawan FOR 4. ”Laporan sudah kami terima termasuk alat bukti berupa dokumentasi foto, saat ini kami sedang melakukan kajian awal untuk dibahas pada sentral Gakkumdu. Statusnya sama, ketika memenuhi unsur ditindaklanjuti. Jika tidak, prosesnya akan dihentikan,” jelasnya.

Paulus Abraham Umpain/Dimara yang ditemui wartawan di kantor Bawaslu mengatakan pihaknya melaporkan beberapa pelanggaran pilkada yang terjadi di lapangan. Menurutnya, telah terjadi dugaan tindak pidana intimidasi dan kekerasan terhadap pengurus Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB) pada saat sedang mensosialisasikan Kolom Kosong di Kampung Atkari Distrik Misool. Tak hanya kekerasan terhadap pengurus ARAB, kekerasan juga juga salah satu petugas PPS yang rumahnya dekat dengan TKP. Laporan lainnya adalah pelanggaran pemasangan APK pada fasilitas pemerintah yakni Jembatan di Kampung Atkari. “Intimidasi dan kekerasan kepada pengurus ARAB dan petugas PPS diduga kuat dilakukan oleh sejumlah knum-oknum dari Tim Sukses Paslon Tunggal AFU-ORI,” kata Bram yang merupakan tim kuasa hukum ARAB.

Terkait laporan pelanggaran tersebut, ia mengharapkan Bawaslu Raja Ampat bekerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pilkada ketika ditemui pelanggaran dalam tahapan pilkada saat ini. ”Sebab itu, kami berharap Bawaslu tidak masuk angin ataupun ditekan pihak-pihak manapun saat menjalankan tugasnya dalam menanagani sejumlah laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran piIkada di Raja Ampat,” tandas Bram. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed