oleh

Batas Wilayah Maybrat-Sorsel KJ ?

Bupati Maybrat Klaim Sebagian Wilayah Maybrat ‘Diambil’ Bintuni

SORONG – Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim,MM meminta dukungan dari pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk bersama-sama dengan masya­rakat adat Distrik Moswaren Raya dan masya­rakat adat Aitinyo Tengah dan Aitinyo Barat Raya yang menjadi ­wilayah perbatasan pemerintahan Kabupaten Maybrat-­Sorong Selatan, untuk menye­le­saikan tapal batas wilayah. Pernya­taan tersebut disampaikan Bupati Maybrat kepada mayarakat adat di Kampung Wayuu ­Distrik Aitinyo Tengah ­Kabu­paten Maybrat, baru-­baru ini. 

Dalam penyampaiannya, Bupati ­Maybrat menyatakan selain penga­taturan tapal batas dengan pemerintahan Kabu­paten Sorong Selatan, pihaknya menekankan agar pentingnya penye­lesaian tapal batas antara pemerintahan Kabu­paten Maybrat dengan Kabupaten Teluk Bintuni. 

“Nanti kita berdiri sama-sama, antara pemerintah Sorong Selatan dan Maybrat kita sepakat taruh patok ­(batas wilayah pemerintahan) dimana. Tapi kalau dari silsillah keluarga dan tradisi adat, sesungguhnya wilayah ­Moswaren, Kais darat sampai dengan Wayer itu adalah ­bagian dari A3 (Ayamaru, ­Aitinyo, Aifat) yang sekarang terbentuk menjadi Kabupaten Maybrat,” kata Bernard Sagrim.

Terkait masalah batas ­wilayah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Teluk Bintuni yang sampai saat ini belum selesai, Sagrim menyatakan bahwa sebagian wilayah di Distrik Aifat Timur Jauh, salah satunya Distrik Moskona Raya yang menjadi daerah penghasil migas LNG Tangguh yang masuk wilayah pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni, sesungguhnya wilayah ter­sebut masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Maybrat.

“Dulu hanya berdasarkan peta stengkol Migas jaman Belanda, sehingga Bintuni ambil kita (Maybrat) punya wilayah, padahal itu wilayah kita orang Maybrat, akhirnya kepentingan ekonomi juga Bintuni ambil lalu tidak me­ngakui batas kita Maybrat,” kata Bernard Sagrim.

Ditambahkanya, pemerintah provinsi Papua Barat merencanakan tahun ini mem­bicarakan batas batas wilayah pemerintahan kabupaten-­kota, namun sebelumnya dukungan dari masyarakat adat juga harus dibicarakan supaya selesai terlebih dahulu di interna masyarakat adat lalu kemudian disusul pengakuan batas batas wilayah pemerinta­han oleh pemerintah. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed