oleh

Barisan Pengawal NKRI Dukung Revisi UU Otsus Papua

Gad Sauyai : Kami Ingin Memiliki Provinsi di Wilayah Sorong Raya

SORONG – Pemuda-pemudi Sorong Raya yang tergabung dalam Barisan Pengawal NKRI, mendukung sepenuhnya revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya Pasal 76 yang mengatur kebijakan pemekaran provinsi-provinsi baru di Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua setelah memperhatikan kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. 

Wakil Ketua Barisan Pengawal NKRI, Gad Sauyai mengatakan, pihaknya kaget mendengar bahwa besok (Hari ini,red) ada kunjungan Dirjen Otda Kemendagri ke Tambrauw, dan pastinya melalui Bandara DEO Kota Sorong. Karena itu, pihaknya ingin memberikan dukungan kepada pemerintah yang akan melakukan revisi Otsus Papua terutama menyangkut besaran anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat melalui skema dana Otsus, serta menyangkut pemekaran provinsi di Papua yang selama ini diatur pasal 76 UU Otsus. “Konsen kami pemuda-pemudi Barisan Pengawal NKRI di Sorong Raya ini adalah memberi dukungan agar revisi Pasal 76 UU Otsus berjalan mulus,” kata Gad Sauyai kepada Radar Sorong, semalam.

Dikatakan, wilayah Sorong Raya ini sudah 16 tahun diperjuangkan agar punya provinsi sendiri, tapi sampai sekarang belum juga terwujud, salah satunya terbentur Pasal 76 UU Otsus Papua yang masih memberi ruang keterlibatan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua dan DPR Papua Barat didalam pemekaran itu. “Kita menyadari pengalaman selama ini, tersandung karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan politik yang kemudian mengebiri aspirasi murni rakyat. Kami ini berbicara mewakili sebagai anak-anak adat wilayah Doberai yang meliputi wilayah Sorong Raya ini. Karena itu kami merasa perlu, melalui kunjungan bapak Dirjen Otda, dapat melaporkan kepada Bapak Mendagri kalau kami siap memberikan dukungan sepenuhnya atas revisi UU Otsus khususnya Pasal 76,” tegas Gad Sauyai. 

Tidak hanya di wilayah Sorong Raya, Gad Sauyai menyatakan pihaknya akan berbondong-bondong ke Jakarta untuk memberikan dukungan moril kepada anggota Pansus Revisi Otsus DPR-RI dan pemerintah yang akan membahas revisi Pasal 76 ini. “Kami dukung sepenuhnya karena itulah satu-satunya celah yang memungkinkan dan memberikan harapan besar bagi kami bisa memiliki provinsi di wilayah Sorong Raya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegasnya lagi.

Setelah revisi UU Otsus Papua, pihaknya berharap provinsi di wilayah Sorong Raya ini segera terwujud.  Menurut Gad Sauyai, pemerintah punya niat baik untuk secara terus menerus melakukan perbaikan kondisi ekonomi, sosial, politik di tanah Papua, ini terbukti pemerintah mulai melakukan revisi terbatas terhadap UU Nomor 21 tentang Otsus Papua ini. “Kami berharap Bapak Dirjen Otda meneruskan aspirasi kami ini kepada Bapak Mendagri dan kami akan bertemu dengan Bapak Mendagri juga ketika kami sudah tiba di Jakarta nanti, dan kami sedang menunggu jadwal lengkap sidang-sidang Pansus DPR-RI yang disahkan keanggotaannya tadi melalui sidang paripurna DPR-RI. Kami mewakili pemuda-pemudi Sorong Raya yang tidak bersuara selama ini. Kami menyampaikan aspirasi kami ini dengan tulus ikhlas, bahwa Otonomi Khusus jalan terbaik, dan harus kita syukuri,” pungkasnya.

DPR Setujui Keanggotaan Pansus RUU Otsus Papua

Sementara itu, DPR RI menyetujui keanggotaan panitia khusus (pansus) untuk pembahasan RUU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kesembilan fraksi di DPR mengirimkan perwakilannya untuk menjadi anggota pansus RUU Otsus Papua. Persetujuan keanggotaan pansus RUU Otsus Papua diambil dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2), dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

”Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi tanggal 19 Januari 2021, memutuskan bahwa setelah dibentuk Pansus RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, untuk itu kami meminta persetujuan penetapan anggota pansus,” kata Dasco dalam rapat.

Selanjutnya, daftar keanggotaan pansus RUU Otsus Papua ditayangkan di layar yang ada dalam ruang rapat paripurna. PDIP menjadi fraksi yang paling banyak mengirimkan perwakilan. Dasco mengumumkan daftar Anggota DPR RI keanggotaan Pansus RUU Otsus Papua. Adapun keanggotaan Pansus RUU Otsus Papua dari Fraksi PDI-Perjuangan yaitu Komarudin Watubun, Jimmy Demianus Ijie, Mohammad Idham Samawi, MY Esti Wijayati, Darmadi Durianto, Masinton Pasaribu dan Putra Nababan.  

Fraksi Partai Golongan Karya diantaranya Lodewijk F Paulus, Hanan A Rozak, Agun Gunandjar, dan Trifena M Tinal. Fraksi Partai Gerindra yakni Habiburokhman, Romo HR Muhammad Syafi’i, Sodik Mudjahid, dan Yan Permenas Mandenas. Marthen Douw, Yanuar Prihatin dan Heru Widodo mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.  

Fraksi Demokrat di antaranya Anwar Hafid, Willem Wandik, dan Vera Febyanthy. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengirimkan Junaidi Auly, Rofik Hananto, dan Teddy Setiadi. Fraksi Partai Amanat Nasional diwakili Nazaruddin Dek Gam dan Guspardi Gaus. Terakhir, Nurhayati mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 

Usai pengumuman, Dasco menanyakan kepada Anggota Paripurna yang hadir fisik dan virtual.  ”Untuk itu, apakah susunan keanggotaan pansus tersebut dapat disetujui?” kata Dasco, yang kemudian dijawab setuju oleh anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna. (ian/***/zak/detikcom)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed