oleh

Bantuan Covid-19 Dikeluhkan

-Metro-161 views

SORONG-Sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah banyak dikeluhkan warga, karena ada yang berhak, namun tidak didata. Kemudian dampak Corona tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu tetapi semua kalangan, sehingga perlu didata juga oleh RT/RW. 

Adapun RT yang mendata bantuan hanya untuk 10 atau 11 KK saja, membuat warga lainnya geram. “Mereka ada data 10 KK tapi yang dapat hanya 2 KK. Baru yang kena dampak ini kan semua. Bukan yang hanya orang tertentu. Kami juga merasakan dampak ini,” keluh salah satu warga Kelurahan Klawuyuk, Nini kepada Radar Sorong, Jumat (15/5).

Menanggapi hal tersebut, Lurah Manan Maulud menjelaskan bahwa, kewenangan penuh ada pada RT/RW untuk mendata, karena memang prosedurnya seperti itu. Kemudian bantuan yang diserahkan ke warga yang terkena dampak dan berhak menerima akan diawasi langsung oleh pihak Tipikor

Lanjutnya, Didata 10 KK per RT itu memang diperintahkan langsung dari Pemda. Kenapa hanya 2 KK yang dapat karena ada KK yang sudah dapat bantuan seperti bantuan BLT, dari Dinsos yang berbeda dengan bantuan Covid-19 menggunakan dana APBN. “Saya punya wilayah Klawuyuk ada 37 RT jadi masuk 370 KK. Namun 70 KK sudah dapat bantuan dari Dinsos sehingga hanya 300 KK yang akan dapat bantuan tahap berikutnya,” katanya.

Dia menjelaskan, bantuan diberikan bertahap oleh Pemerintah Pusat. Sementara bantuan yang pertama terbagi beberapa waktu lalu, itu merupakan dari Pemerintah Daerah langsung. Target 2 ton ternyata hanya 700 Kg. Sehingga banyak warga yang ribut.

“Data memang dari RT/RW karena diberikan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Kemudian bantuan yang sudah beredar ke masyarakat yang beras hanya 5 Kg itu dari kantong pribadi Pak wali kota, kepala dinas, dan kepala distrik. Sementara, bantuan dari pusat masih menunggu yaitu bertahap. Baru diserahkan ratusan paket secara simbolis pada wali kota (15/5/) tapi datanya masih diolah,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, ada BLT dari pemerintah itu menggunakan data dari beberapa tahun lalu. Sehingga ketika kelurahan menerimanya, akan disortir karena ada orang yang sudah meninggal, sehingga namanya dicoret. “Namun, di dalam system tidak terhapus dan muncul lagi. Data yang ada 370 KK tapi yang realisasi baru 114 KK. Informasi dari Dinas Sosial yang seharusnya BLT terima 3 bulan berturut-turut, ternyata hanya satu bulan. Sehingga data penerima bantuan lainnya akan diberikan bertahap,” katanya.

Dia berharap bantuan bisa diserahkan pada semua orang. Karena yang merasakan dampak ini, bukan hanya orang tidak mampu. Semua terdampak, namun karena keterbatasan bantuan ini hanya untuk kategori ekonomi menengah ke bawah.“Saya berharap warga pahami bahwa bantuan Covid-19 ini didata RT/RW. Kalau data tidak tepat sasaran, pasti diawasi karena dana APBN jadi tidak bisa main-main. Bisa dipidanakan,”tandasnya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed