oleh

Bantah Pemerintah Abaikan Pengungsi Nduga

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua membantah jika disebut tak melakukan tindakan apa-apa terhadap warga Nduga yang mengungsi akibat konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan aparat TNI-Polri sejak Desember 2018 lalu.  Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk kepada wartawan, Senin (21/10).  

Diakuinya, Pemerintah Papua dan Kabupaten Nduga serta pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sudah melakukan penanganan dengan mendistribusikan makanan bagi para pengungsi Nduga pasca kejadian. Hanya saja kata Ribka, selama ini pihaknya tak mempublikasikannya.  “Kami sudah suplai bantuan sejak Desember 2018, cuma memang tidak dipublikasikan, tetapi pelayanan tetap berjalan, bahkan sampai ke Kabupaten Lanny Jaya hingga daerah perbatasan RI-PNG juga. Penanganan pengungsi ini melibatkan Kepala Distrik setempat,” ucapnya.

Dikatakan, pihaknya harus melibatkan TNI/Polri dalam pendistribusian bantuan bagi pengungsi Nduga lantaran masalah transporasi. Pasalnya, semua maskapai swasta yang dihubungi menolak untuk mengangkut bantuan ke Nduga karena alasan keamanan.  “Selama ini kan ada yang protes kenapa TNI/Polri yang bawa bantuan. Yah karena memang tidak ada yang berani. Kami sudah datang ke maskapai penerbangan tetapi mereka menolak, yang berani masuk hanya helikopter TNI-Polri,” ujarnya. 

Ribka meminta warga Nduga tak lagi memadang negatif TNI-Polri. Sebab, aparat keamanan merupakan bagian dari unsur pemerintah. Kalaupun ada kesalahan yang pernah dibuat TNI-Polri terhadap warga, itu adalah ulah oknum.  “Pemerintah kan ada TNI-Polri dan ASN. Tidak semua TNI itu lakukan kejahatan, itu salah persepsi. Kenapa TNI ikut bantu dalam mengangkut makanan itu, yah karena alasan transportasi.  Jangan semuanya itu selalu menyalahkan militer, kalaupun ada yang lakukan kesalahan itu oknum,” pungkasnya. (al)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed