oleh

Banjir, Wali Kota Minta Pemprov Bangun Jalan

-Metro-64 views

SORONG – Wali Kota Sorong Drs. Lambert Jitmau, MM mengatakan, ruas jalan Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sapta Taruna Arteri yang rusak dan menyebabkan banjir banyak dikeluhkan warga adalah tanggung jawab provinsi.

“Jalan Sudirman, Jalan Arteri, sepanjang 5-6 km itu menjadi tanggung jawab bapak gubernur melalui instansi teknis, tapi belum dibangun, akhirnya rusak sana sini, banjir sana sini wali kota yang dicaci maki. Pak gubernur kan tiap hari turun toh,” terang Wali Kota Sorong saat memimpin rapat terkait banjir di Kota Sorong bersama Dinas PU Kota Sorong, Balai Jalan Nasional, Anggota DPR Kota Sorong di Ruang Anggrek, Senin (13/9).

PMB OPBJJ-UT Sorong

Ia bearharap agar staf yang membantu beliau, dapat memberikan masukan dan telahan yang baik agar gubernur mengambil keputusan, supaya memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab gubernur.  “Pak gubernur tidak bangun jalan, tidak bangun drainase dengan baik, maka banjir melanda Kota Sorong, sehingga wali kota yang disalahkan. Jalan baru rusak, banjir melanda Kota Sorong, apalagi Arteri sampai depan Lapas, terus sampai di Bambu Kuning Km 12 jalan rusak,” sambungnya.

Wali kota juga mengatakan bahwa banjir merupakan  musibah, dan pembangunan yang semakin padat serta dahulu pembangunan tidak sesuai site plan. “Banjir ini kan lagu lama. Tapi penyanyi ini kan penyanyi baru yang ada di Kota Sorong yang sudah tahu persoalan tapi pura-pura tidak tahu. Saya baru rapat dengan Balai Jalan Nasional. Sungguh luar biasa informasi dari mereka. Jalan di Kota Sorong ini sudah terbagi habis, ada ruas jalan yang menjadi tanggung jawab bapak presiden (jalan nasional), ada ruas jalan yang menjadi tanggung jawab bapak gubernur, ada ruas jalan yang menjadi tanggung jawab wali kota,” jelasnya.

“Jalan yang dari presiden sudah dibangun, dari Km 6 sampai km 18 itu menjadi tanggung jawab bapak presiden, jalan lingkungan semua itu menjadi tanggung jawab wali kota dan saya sudah bangun semua itu. Tetapi jalan raya yang menjadi tanggung jawab bapak gubernur mulai dari Km 0 Boswesen sampai Km 6 pas di depan Polresta Sorong yang terjadi banjir itu jalan menjadi tanggung jawab bapak Gubernur Provinsi Papua Barat,” sambungnya.

Ia menambahkan, masa jabatannya sudah sisa 11 bulan 9 hari. Ia tidak mau meninggalkan masalah. Apa yang menjadi tanggung jawab akan ia selesaikan. “Jadi banjir yang terjadi bukan salah wali kota, mohon maaf masyarakat di Kota Sorong. Tempat-tempat itu, sarana itu menjadi tanggung jawab pak gubernur dari Km 0 Boswesen sampai depan Polres Kota Sorong. Sementara jalan raya sampai Km 18 itu tanggung jawab pak presiden,” pungkasnya.

Pada saat rapat, Anggota DPRD Kota Sorong, Auguste Sagrim selaku Ketua Komisi 3 membidangi Anggaran dan Pembangunan mengatakan, karena pembagian wilayah tugas kerja, maka diharapkan dapat segera dibentuk tim. Tidak perlu lagi menunggu tahun depan, berhubung hampir semua sektor, baik dari provinsi, balai dan kota sendiri membahas perubahan ini baru dibahas beberapa minggu ke depannya.

“Jadi fokus dulu dengan kerja pada satu fokus, jika itu berhasil, maka kita lanjut ke ruas jalan yang lain lagi. Jadi tidak perlu lama-lama, supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat,” tegasnya.

Kemudian, Kepala Dinas PU Kota Sorong, J.Sinaga mmengatakan Dinas PU Kota Sorong akan tetap berkoordinasi dengan PUPR provinsi, Balai Jalan Nasional untuk dapat mengurangi musibah banjir. Kalau menutup banjir tidak bisa. Karena alam. “Jangan lupa kita, bahwa beda laut antara daratan ke kita hanya 70 cm. Di gunung hujan turun, pasang dari laut naik. Airnya tidak bergerak, terpaksa air meluap. Solusinya itu tempat pembuangan akhir. Dan Sungai Remu kan sudah mau dibikin untuk tutup buka,” jelasnya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed