oleh

Banjir, Stop Saling Menyalahkan

-Metro-211 views

SORONG– Wali Kota Sorong Drs. Ec. Lambert Jitmau MM, menegaskan, terjadinya banjir di Kota Sorong terjadi secara alamiah, dan terjadinya banjir juga termasuk dari dampak ulah manusia itu sendiri, oleh karena itu jangan saling menyalahkan.

“Karena, pembangunan sudah di bagi habis, mana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, provinsi dan kota. Drainse sepanjang Km 0 hingga Km 18 menjadi tanggung jawab presiden melalui balai. Dan saya sudah memanggil pihak balai untuk rapat dan mereka sudah buat perencanaan sesuai bidang tugas masing-masing, realisasi kapan saya pun tidak tahu,”terangnya.

Lambert menuturkan, terjadinya banjir memberikan dampak kerugian besar, oleh karena itu dirinya mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, mencintai lingkungan. Hal yang paling aneh adalah sampah dari rakyat, oleh rakyat dan dampaknya pun kembali kepada rakyat. Drainase adalah tempat mengalirnya air tapi sudah dipenuhi sampah dan bangunan maka aiar akan mencari jalannya sendiri.

“Ketika ada banjir, wali kota yang disalahkan, stop, banjir ini terjadi secara alamiah, kalau ada yang soroti, kalian pergi bawa tenda tutup di langit saja,” katanya.

Wali Kota juga menyetujui saran dari anggota DPD RI Sanusi Rahaningmas untuk membuat suatu regulasi (aturan) yang akan mengatur tata cara bekerja para pengusaha Galian C di wilayah Kota Sorong. Sehingga mengurangi tingkat kebanjiran di Kota Sorong.

Dirinya sangat sepakat sekali dengan usulan pembuatan regulasi atau Perda yang berkaitan dengan Galian C tersebut. Sebab, semenjak kepemimpinan Mantan wali kota terdahulu dan kemudian Ia sebagai wali kota saat ini, tidak pernah mengeluarkan izin untuk Galian C di Kota Sorong.

“Saya sangat setuju untuk membuat suatu Regulasi. Dan soal izin, kami tidak pernah keluarkan izin di dataran itu karena kami tahu, kalau kami keluarkan izin maka akan berdampak seperti saat ini. Tapi karena kewenangan di kasih ke orang lain, dan mereka keluarkan izin tanpa melakukan studi kelayakan di lapangan,”jelasnya kepada Radar Sorong.

Dia menambahkan,  pengusaha galian C yang sudah memiliki izin, akhirnya menggarap lahan tersebut tanpa memperdulikan dampak lingkungan karena merasa dilindungi oleh izin tersebut. Salah satunya, wilayah Rawa Indah yang sangat indah, namun karena adanya pembangunan dan menutup jalur air, sehingga air mengamuk karena tidak menemukan jalannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu,ST,MSI menilai banjir yang melanda Kota Sorong  selain karena cuaca ektrem, juga karena factor perilaku manusia, misalnya membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi, padahal lahan di kota ini tidak bertambah. “Akibatnya, lahan-lahan konservasi, resapan air ataupun hutan, berubah fungsi jadi lahan pemukiman atau untuk kepentingan manusia,” kata Kelly kepada Radar Sorong, kemarin.

Menurutnya, Kota Sorong ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, namun di sisi lain Kota Sorong juga kawasan rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi dan tanah bergerak.  Karena itu lanjut Kelly, setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta di Kota Sorong ini, harus berbasis pengurangan resiko dengan memperhatikan lingkungan.

Untuk meminimalisir banjir, Kelly mengharapkan kepada wakil-wakil rakyat Provinsi Papua Barat yang duduk di DPR-RI maupun DPD-RI, untuk memperjuangkan saluran drainase induk yang ada di sepanjang jalan utama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Kami harapkan wakil rakyat Papua Barat yang duduk di senayan, tolong diperjuangkan ke bapak Menteri agar desain jalan utama Kota Sorong dari Kilo 0 hingga Km 18, drainasenya induknya tolong diperjuangkan untuk bisa dikerjakan secepatnya,” harap Kelly.( juh/ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed