oleh

Banjir, Kurangnya Perhatian Aspek Ekologi

-Metro-155 views

Kadis PPLH: Lingkungan Selalu Dilupakan, Tapi Kalau Ada Bencana Banjir, Lingkungan Disalahkan

SORONG – Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu,ST,MSi mengatakan, Kondisi Kota Sorong, pada tanggal 11 September 2021 sangat memprihatinkan di beberapa titik rawan banjir, salah satunya di Km 14.

PMB OPBJJ-UT Sorong

“Kondisi kemarin adalah pengulangan dengan hal yang sama pada tahun – tahun sebelumnya. Banjir dan genangan menunjukan bahwa sistem perencanaan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan. Membangun tanpa kaidah ekologi atau lingkungan,” katanya kepada Radar Sorong, Minggu (12/9).

Menurutnya, Ada sistem ekonomi, ada sistem politik, ada sistem sosial, ada sistem adat dan budaya tapi juga ada sistem ekologi/lingkungan. “Dalam ingatan kami, kondisi ini adalah yang kedua kalinya. Lingkungan selalu dilupakan tapi kalau ada bencana banjir, selalu disalahkan,” tegasnya.

“Dalam perencanaan pembangunan, kita tidak bisa mengatur alam tetapi yang bisa kita lakukan adalah merencanakan sesuai dengan bentang alam dan apabila ingin merekayasa maka harus memperhatikan sistem ekologi yang ada,” sambungnya.

Pace lingkungan, sapaan akrabnya ini menjelaskan bahwa kondisi ini menarik untuk dikaji dan dicarikan solusi agar tidak terulang kembali atau sedapat mungkin bisa meminimalisir dampak yang terjadi.
Ia menyebutkan, ada beberapa faktor penyebab yaitu Adanya pengambilan material di dalam sungai yang menjadi hak milik masyarakat adat di belakang Taman Wisata Alam.

Di dalam TWA sendiri terdapat sebuah kali yang mengalir dan alirannya menyeberang jalan. Harus ada rekayasa jalan dengan membongkar kembali jalan lalu memperlebar saluran/jalan air dan pembangunan kanal dari Km 14 sampai ke laut.

“Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka, saran kami adalah pertama, harus ada koordinasi perencanaan antara Bappeda Kota, Bappeda Provinsi, PUPR Kota, PUPR Provinsi, Balai Peningkatan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, BKSDA, Masyarakat Adat, UNIPA, Pertanahan, Lingkungan Hidup Kota dan Provinsi PB, Anggota DPRD Kota dan Provinsi PB dan Stakeholder lainnya,” katanya.

Ditambahkannya, siapa ­saja boleh menyampaikan kritik, asalkan disertai dengan solusi sehingga menjadi bahan pertimbangan dan saran tindaklanjut. Pembangunan tidak berakhir di tahun 2022 tetapi akan berkelanjutan sehingga kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memberikan sumbangsih pemikiran demi tindaklanjut perbaikan yang lebih baik.

Ia berharap Kedepan perencanaan harus memprioritaskan pembangunan drainase dan beberapa kanal. Petunjuk alam menunjukan bahwa Kota Sorong masuk kota air yang dalam bahasa tanah/adat dibilang Kla: Klamana, Klasaman, Klabala, Klawuyuk dan sebagainya. Ini menunjukan bahwa dalam perencanaan kita harus merencanakan dan membangun drainase/kanal/jalan air dengan baik dan benar.
Ia menambahkan untuk banjir yang terjadi di beberapa titik lainnya seperti di HBM, Km 13 belakang UT dan km 10 merupakan buruknya pembangunan drainase. Kemudian kurangnya perhatian OPD terkait.

“Ini sudah pesan alam. Sepanjang kita membangun tanpa memperhatikan sistem ekologi/lingkungan dan alam maka kita hanya menunggu waktu kapan bencana itu tiba,”tandasnya. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed