oleh

Banjir Gara-gara Pembiaran Galian C

Syafruddin : Perlu Ada Intervensi Pemerintah Provinsi

SORONG – Hujan yang mengguyur Kota Sorong seminggu terakhir mengakibatkan banjir di ­beberapa titik di wilayah Kota Sorong, salah satunya di Km 10 yang selama 3 hari berturut-turut mengalami banjir setinggi pinggang orang dewasa. 

Akibat banjir yang terjadi di Jalan Sungai Mamberamo Km 10 pada Senin (15/6) pagi memaksa warga yang hendak beraktivitas diluar rumah, berputar arah melewati Malanu Kampung, karena akses jalan di Jalan Sapta Taruna juga mengalami banjir dan Jalan Arteri juga terputus disebabkan perbaikan jalan. 

Anggota Komisi II DPRD Kota Sorong, Syafruddin ­Sabonnama,SH menilai ­pangkal persoalan banjir yang tak kunjung selesai di Km 10, berawal dari adanya tambang galian C oleh beberapa oknum yang seakan-akan mendapat pembiaran dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.  “Ini suatu pembiaran seolah-olah Pemerintah Provinsi menutup mata, padahal mereka tahu UU Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan sudah diberikan ke Provinsi untuk pengelo­laan kehutanan,”  kata Syafruddin kepada Radar Sorong via ­telepon seluler, Senin (15/6)

Sabonnama mengatakan, penambangan galian C di kawasan Hutan Lindung dianggap ilegal karena tidak adanya izin yang dipegang ­untuk melakukan penambangan ­galian C yang telah masuk dalam kejahatan lingkungan yang merusak ekosistem di Kawasan Hutan Lindung.  “Secara normative, aktivitas ini sudah bentuk kejahatan lingkungan yang merusak ekosistem di Kawasan Hutan Lindung,” terangnya. 

Menurutnya, penyelesaian masalah galian C tersebut harus dikoordinasikan langsung dengan pihak provinsi, karena urusan kehutanan telah menjadi domain pro­vinsi yang harusnya melakukan intervensi dengan melibatkan aparat keamanan. “Harus ada intervensi dari Pemerintah Provinsi karena kehutanan sudah menjadi domain provinsi,” tandasnya. 

Namun untuk koordinasi, hal tersebut diakuinya terkendala dengan geografis wilayah. Meski demikian, ia berharap Komisi II DPRD Kota Sorong dapat menyelesaikan hal tersebut sebaik mungkin dengan memberikan solusi bagi dua belah pihak.  “Kalau memang tidak bisa dijadikan sebagai hutan lindung, status hutan lin­dungnya harus dicabut ­sehingga msyarakat yang punya hak ulayat bisa beraktivitas, tapi sejalan dengan analisis ­dampak lingkungan yang tidak terpisah­kan,” ucapnya. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed