oleh

Awali Kinerja 2021, Kemenkumham Deklarasi Bebas Korupsi

MANOKWARI- Mengawali kinerjanya di tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja 2021 dan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Kemenkumham yang dilangsungkan dari Gedung Graha Pengayoman, Jakarta dan diikuti secara virtual menggunakan aplikasi zoom oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi yang tersebar di wilayah NKRI, Selasa (26/1/2021).

Dicanangkannya deklarasi ini setiap tahun oleh Kemenkumham bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna mewujudkan lingkungan Kemenkumham yang bersih dan bebas dari praktik KKN sekaligus sebagai jawaban atas keresahan masyarakat atas layanan pemerintah yang disinyalir terkesan berbelit-belit birokrasinya.

Sebelum melangkah ke Deklarasi Janji Kinerja, ditandai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM antara Menkumham R.I, Menpan R/B, Ombudsman R.I, serta Penandatanganan Pakta Integritas antara Menkumham RI dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diikuti oleh jajaran 11 Eselon I, 33 Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian di seluruh Indonesia.

Jalannya kegiatan diawali dengan Sambutan dari Ketua KPK, Firli Bahuri. Ketua KPK berharap dengan telah dicanangkan deklarasi yang dimaksudkan dapat membawa NKRI bebas dari korupsi.

“Selamat untuk rekan-rekan. Terus berkarya untuk bangsa membangun Zona Integritas sehingga terwujudnya wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani sehingga mimpi kita, bangsa kita NKRI bebas dari korupsi betul-betul bisa kita wujudkan,” harap Ketua KPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo sangat mengapresi komitmen Kemenkumham dalam membangun kawasan Zona Integritas yang dibuktikan dari hasil evaluasi disebutkan bahwa Kemenkumham di tahun 2020 menempatkan 72 Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK dan 11 Unit Kerja yang berpredikat menuju WBBM jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 41 Unit Kerja.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang punya komitmen terhadap pembangunan Zona Integritas dan bahkan menjadi salah satu role model terbaik di tahun 2020 ini,” ujar Menpan-RB disambut dengan tepuk tangan meriah dari tamu undangan yang hadir secara langsung maupun virtual.

“Oleh karena itu, capaian tersebut menjadi prestasi yang luar biasa. Menuntut kami juga, karena Kemenpan-RB belum juga seperti Kementerian Hukum dan HAM terkait masalah Digitalisasi. Kemarin kami sudah membuat surat kepada Sekjen, Sesmen, Sestama, Kementerian/Lembaga dan sekda-sekda untuk meniru yang pertama kali dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini,” lanjutnya.

MenPANRB menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas kerja kerasnya dalam mewujdukan kesehjateraan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dalam sambutanya menyampaikan terima kasih kepada pihak terkait yang telah bahu membatu bersinergi dengan Kemenkumham dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum dan HAM secara berkesinambungan.

Menkumham berharap di tahun 2021 ada peningkat jumlah satker yang mendapatkan pedikat WBK/WBBM.

“Saya berharap, pada Tahun 2021 jumlah satuan kerja yang mendapatkan  predikat WBK/WBBM mengalami kenaikan, dengan demikian kita mampumembuktikan kepada publik bahwa jajaran Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya sekedar “Lip Service,” tetapi benar-benar mampu memberikan bukti nyata melayani dengan sepenuh hati,“ harap Menkumham.

Tamu undangan yang hadir secara langsung menyaksikan Deklarasi Janji Kinerja 2021 Kemenkumham diantaranya Ketua KPK, Menkopolhukam, Perwakilan Ketua DPR RI, Menpan-RB,  Jaksa Agung, Ketua Ombudsman RI, Kepala BAIS dan BIN seta segenap Pejabat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk Kanwil Kemenkumham Papua Barat, kegiatan yang dihelat di Aula ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara dan para Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala UPT.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed