oleh

Atasi Banjir, Sungai Remu akan Dilebarkan 15 Meter

-Metro-153 views

SORONG-Guna melakukan revitalisasi Sungai Remu atau pengendalian banjir yang sering terjadi di Kota Sorong, Sungai Remu akan dilebarkan menjadi 15 meter. Namun hal tersebut mendapat keluhan dari warga yang tinggal di bantaran Sungai Remu.

Salah satu warga Kelurahan Remu Utara, Thonci Wosiri mengatakan bahwa sebagai yang tinggal di bantaran sungai dari dulu sampai sekarang mendukung program pembangunan Kota Sorong. Hanya saja Pemerintah perlu sosialisasi dan memberikan kepastian untuk mengganti rugi.

“Ada satu rumah tapi tidak permanen. Kami sangat respon. Tapi awal bicara tahun Januari 2018 bahwa Kelurahan Remu Utara Sriti II itu akan dikosongkan. Kami minta kepastian untuk kami dulu yang jelas. Pertama ganti untung itu pasti. Saya sudah tinggal dari lahir sampai sekarang, saya kelahiran tahun 1963. Saya sudah punya cucu,” katanya.

Sementara warga lainnya dari RT 02 RW 06 Kelurahan Remu, Petrus Kaburu mengatakan pemerintah tolong melihat warga kami yang ada di Kota Sorong karena kerap mengalami kebanjiran. “Kali Remu ini selalu kena banjir, maka itu kami sepakat warga setuju harus di bongkar karena Pemerintah punya program, tapi perlu adanya ganti rugi,” ujarnya. 

DPRD Kota Sorong Ketua Komisi III Pembangunan dan Anggaran, Auguste Sagrim mengatakan bahwa revitalisasi Sungai Remu ini berangkat dari hasil kunjungan Komisi III di Kementerian PUPR Direktorat Cipta Karya.

“Kita langsung minta dan Puji Tuhan mereka langsung follow up, dan turunlah pekerjaan hari ini. Kita tahu bahwa dalam satu pembangunan ini, bantaran sungai ini pasti sudah ada masyarakat yang sejak dulu telah tinggal. Sehingga konsekuensinya adalah ganti rugi. Iya yang berurusan untuk ganti rugi adalah pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurutnya, bahwa Permasalahan Kota Sorong itu hanya dua yaitu soal sampah dan  banjir. Kalau kita sudah tahu permasalahannya ada di banjir, maka kita perlu sama-sama berpikir untuk membenahi kota ini. “Hasil kunjungan kami terjawab dan barangnya tiba maka pemerintah daerah sudah harus menyediakan anggaran untuk ganti rugi. Kami dari Banggar (badan anggaran) pasti Kami akan mengawal. Kami juga mengetahui masalah yang terjadi karena mereka ada yang memiliki kebun, punya rumah dan itu harus di ganti rugi,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Asisten I Setda Pemerintah Kota Sorong Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Rahman S,ST,MSi mengakui sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan warga, untuk mensosialisasikan pembangunan tanggul atau menambah pelebaran Sungai Remu guna pengendalian banjir yang kerap terjadi di Kota Sorong. Sehingga adanya rencana pelebaran hingga 15 meter dari bibir kali.

“Sudah melakukan beberapa kali rapat. Rapat pertama setuju tapi setelah rapat kemarin, masyarakat melihat 15 meter dari bibir kali dan ini akhirnya menjadi ganjalan di masyarakat. Sebenarnya dalam hati mereka menolak, tapi mereka juga sadar kalau mereka tinggal di situ di tempat terlarang. Sehingga kita juga Pemerintah tidak mau gegabah karena ini adalah warga masyarakat kita sehingga kita perlu ada pembicaraan dari hati ke hati. Salah satunya melalui rapat-rapat seperti ini,” jelasnya.

Dikatakannya bahwa Soal ganti rugi itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Masalah siap dan tidak siap, pemerintah daerah harus siap. Program ini harus seimbang dan sejalan. “Sudah ada jaminan juga dari dewan yang akan siap membeck up pemerintah daerah terutama soal anggaran. Sehingga pada pertemuan kali ini Kita berharap bisa dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2020,” katanya.

“Keinginan masyarakat sudah diaminkan, oleh teman-teman di balai dan mereka meminta waktu satu minggu, Setelah itu mereka akan menyampaikan Revisi struktur perencanaan dari dari kali Remu. Kami berharap keputusan tersebut merupakan harapan dari masyarakat sehingga kita yes sama yes, kalau tidak nanti percuma kalau kita melakukan pendataan akan mau mubazir,” sambungnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk supaya mendukung pemerintah daerah, kemudian jangan mendengar isu-isu yang ada di luar. “Semua percayakan kepada pemerintah, pada prinsipnya tidak ada pemerintah yang menyengsarakan masyarakat. Tentunya kita akan mencari jalan yang terbaik yang minimal sekali resikonya, sehingga semuanya bisa jalan dan rakyat tidak jadi korban,” tegasnya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed