oleh

Atasi Banjir, Penutupan Pencucian Pasir Bukan Solusi ?

-Metro-227 views

SORONG-Masyarakat selalu menganggap pencucian pasir menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Kota Sorong karena pendangkalan di drainase-drainase, sehingga meminta agar ditutup. Namun, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH) Kota Sorong, Julian Kelly Kambu menyatakan bahwa penutupan Galian C ataupun pencucian pasir bukan solusi atasi banjir.

Sebab, tambah Kelly berdasarkan data yang pihaknya ketik dari berbagai pernyataan warga di salah satu media sosial bahwa ada 3 poin yang masyarakat ungkapkan dimana penutupan Galian C bukan solusi, karena apabila ditutup pun banjir akan tetap terjadi ketika hujan deras. Kemudian, harus adanya master plan drainase dan harus adanya penataan RT/RW.

“Tiga poin ini yang bermunculan di dalam komentar-komentar warga di media Sosial, sehingga  kami secara internal melakukan koordinasi ke dalam dan kami juga tetap melakukan komunikasi dengan mitra maupun stakeholder di luar,”jelasnya kepada awak media, Kamis (6/8).

Sebenarnya, sambung Kelly, pihaknya bisa saja dalam 1 hari langsung menutup galian C namun setelah ditutup maka material pembangunan di kota ini akan diambil darimana, terutama pasir. Sehingga, ia berharap keterlibatan akademisi dalam membuat kajian terkait hal tersebut.

“Ratusan pencucian pasir di sepanjang Malanu hingga Km 10 masuk, memang tidak memiliki izin dan ini kembali lagi kepada masalah ekonomi dan ekologi. Kami sudah ketemu dan berbicara, kalau mau menutup kawasan tersebut kami siap. Tetapi yang menjadi dilema juga ini merupakan sumber kehidupan mereka sehingga kami tidak bisa langsung mengambil keputusan,”ungkapnya.

Menanyakan terkait pernyataan Gubernur Papua Barat bahwa pihaknya memberikan izin kepada pengusaha Galian C berdasarkan rekomendasi daerah tersebut, Kelly mengungkap kemungkinan izin tersebut diberikan kepada para pengusaha galian C yang berada di daerah Saoka. Karena, proses sebelum 2018 untuk daerah Saoka pihaknya sudah melihat dari sisi kajian lingkungannya.

“Dimana ada dokumen UKP dan UKLnya yang berfungsi untuk dilakukan bentuk pengelolaan dan pemantauan dari pelaku usaha, hal tersebut sebagai janji pelaku usaha kepada Lingkungan. Tetapi setelah tahun 2018 dan setelah diserahkan kepada PTSP Kota Sorong, maka semua ditentukan melalui izin lokasi dan di dalam izin lokasi sudah ditata sesuai, tidak dengan pemanfaatan struktur ruangnya,”terangnya seraya menambahkan, DPPLH akan melihat limbahnya ke mana, butuh ruang terbuka hijau atau tidak, kawasan resapan atau tidak dan lain sebagainya.

Di Km 10 masuk, sambung Kelly, semua pengusaha galian C berstatus illegal. Sementara itu, daerah Kampung Bugis termasuk daerah yang berada di dalam aliaran Sungai Kalagison, sedangkan warga membangun rumah berdasarkan sertifikat dan bukan melalui IMB, sebab bila melalui IMB tentunya akan ada persyaratannya. Sehingga di wilayah tersebut akan terus terjadi banjir.

“Kecuali kalau dibuatkan drainase yang baik dan terkonek ke drainase di jembatan Km 10 itu,”pungkasnya.(juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed