oleh

ASN Yang Tolak Otsus Perlu di-Screening

Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus di Papua bagi Jimmy Demianus Ijie, Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Provinsi Papua Barat, tak perlu dipolemikkan. Mestinya, menurut kader PDI Perjuangan ini, Otsus diterima karena telah banyak mengubah orang  Papua. “Banyak yang tadinya tidak punya menjadi punya. Ya, mestinya bersyukurlah,” katanya saat wartawan memintai tanggapannya di kantor Gubernur Papua Barat, kemarin.

Jimmy menyesalkan, masih adanya ASN (Aparatur Sipil Negara) bersuara menolak Otsus. “Padahal mereka itu selama ini menikmati gaji dan segala macam, bukankan itu juga dari Otsus,” tandasnya. Dia meminta kepada pemerintah tegas dan melakukan screening atau penyaringan terhadap ASN yang menolak Otsus. ASN wajib mendukung program pemerintah. “Perlu dilakukan screening terhadap ASN supaya tidak bermuka dua. ASN itu harus setia dan tunduk pada negara, jangan ada pikiran-pikiran lain yang bertentangan dengan negara,” tegasnya.

Bila ada ASN yang berpikiran lain diminta untuk mundur sebagai abdi negara. “Silakan mundur, setelah itu bisa menggunakan suara di luar. Tetapi bila masih menjadi ASN tidak boleh  mengatakan Otsus gagal. Otsus itu yang melaksanakan, ya, ASN juga,” tandasnya.

Dari sisi politik, Jimmy Ijie mempertanyakan perjuangan Papua merdeka apakah bisa terwujud. “Menurut saya, perjuangan ini tidak mungkin terwujud karena PBB hanya dikuasai 5 negara yang punya hak veto, Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis dan Inggris. Kelima negara  ini berkepentingan terhadap Indonesia. Bagaimana mungkin mereka mau tinggalkan Indonesia,” tandasnya.

Manuver yang dilakukan Vanuatu menurut Jimmy Ijie, bukan sedang bargaining dengan pemerintah Indonesia, tetapi pada koloninya dalam hal ini Prancis. “Pada akhirnya dia (Vanuatu) akan tutup mulut juga ketika kepentingan Prancis atas Indonesia terganggu. Saya sudah sering bicara pada anak-anak Papua yang bicara Papua mereka, sudah sekolah saja, urus yang bisa kalian dapat hari ini. Pintu itu (merdeka) sudah tertutup,’’ ucap mantan Ketua DPRD Provinsi Papua Barat periode pertama ini.

Dikatakan, mestinya bila peluang kemerdekaan bagi Papua terbuka, maka Komisi Dekolonisasi PBB sudah memberikan sinyal. Tetapi Dekolonisasi PBB menganggap bahwa dekolonisasi Papua telah selesai. ‘’Namun itu juga tergantung pada eskalasi pendekatan militer di Papua. Kalau pendekatan militer luar biasa, itu bisa jadi pintu masuk,’’ tandasnya.

Anggota DPR RI ini mengatakan, Otsus Papua tidak bisa berhenti. Otsus Papua akan berhenti bila UU Nomor 21 Tahun 2001 dicabut oleh negara. Kalaupun ada penolakan, pemerintah akan tetap melaksanakan Otsus. ‘’Selama belum ada tindakan negara untuk mencabut UU Nomor 21 Tahun 2001, maka sampai kapanpun undang-undang itu akan tetap berlaku,’’ tegasnya.

Bila UU Otsus tetap juga ditolak, maka pemerintah dengan strategi dapat mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah). Perpu ini nanti tinggal mendapatkan persetujuan DPR RI akan menjadi undang-undang. ‘’Jadi menurut saya, UU  Otsus jangan ditolak tetapi dikritisi. Mana  yang kurang diusulkan untuk dilakukan perbaikan, itu jauh lebih baik bila menolak. Kalaupun ada yang tolak, negara akan tetap melaksanakannya,” katanya.

Jimmy juga menegaskan, bahwa tak ada istilah Otsus Jilid I atau Otsus Jilid 2 seperti cetakan buku. ‘’Otsus itu dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang masa berlakunya ditentukan oleh negara. Saya tidak sependapat ada Otsus Jilid I dan Otsus Jilid 2,” pungkasnya. (Laode Mursidin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed