oleh

ASN Diingatkan Tak Berpolitik Praktis

KAIMANA – Inspektorat Kabupaten Kaimana, mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaimana untuk tidak terlibat dalam politik praktis, pada Pilkada Kaimana, Desember 2020 mendatang. Hal tersebut telah tertuang didalam aturan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2014, tentang pembinaan Jiwa Korps, dan Kode Etik PNS serta PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
“Pada prinsipnya kalau memang ada laporan dari Bawaslu terkait netralitas ASN, kami tetap akan menindaklanjuti sesuai dengan PP 53, setelah di Croscek kebenarannya oleh Bawaslu,” tegas kepala Inspektorat Kabupaten Kaimana Fredy Susanto Zaluchu, S.STP kepada wartawan di Kantor Bupati Kaimana, Jumat (10/7).
Dikatakan Fredy, meski telah ada regulasi yang mengatur tentang kerja ASN, namun menurutnya perlu adanya koordinasi antar lembaga yakni Bawaslu, Inspektorat, Kepegawaian dan Pimpinan OPD.
“Artinya bahwa koordinasi ini sangat penting, secara spesifik Bawaslu adalah lembaga yang diberikan kepercayaan, secara hukum untuk melakukan pengawasan terkait dengan penyelengaraan kepemiluan. Sedangkan kami dan kepegawaian lebih ­kepada netralitas ASN,” kata Fredy.
Dalam keterangan juga ­Fredy menjelaskan, terkait dengan netrarlitas ASN ­Mendagri Tito Karnavian, telah ­mengingat kepada kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada di Tahun 2020, lewat video conference belum lama ini.
“Hindari politik praktis, mengingat sanksi ini ada dari berbagai level, ringan, sedang dan sanksi berat, jadi saya harapkan ASN harus patuh kepada aturan yang sudah berlaku,” ujarnya. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed