oleh

APBD Kota Turun Rp 139 Miliar

SORONG – Wali Kota Sorong Drs.Ec. Lambert Jitmau,MM menyerahkan materi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sorong tahun anggaran 2021 ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi APBD 2021.

Lambert mengatakan, APBD Kota Sorong tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 139 miliar dari APBD tahun sebelumnya. Penerunan anggaran karena pandemi Covid-19. “Karena penyebaran virus corona ikut mempengaruhi semua sektor penerimaan negara. Akhirnya pengalokasian dana bagi hasil dan dana alokasi umum, semua mengalami penurunan secara nasional. Penurunan APBD Rp 139 miliar itu bukan hal yang gampang, sangat berpengaruh dalam pelayanan dan pembangunan di setiap daerah termasuk Kota Sorong,” kata Lambert Jitmau.

Menurutnya, persoalan Covid-19 ini adalah persoalan dunia, persoalan nasional, bukan hanya persoalan Kota Sorong. “Penyebaran virus corona ini mempengaruhi semua lini pelayanan, pemerintahan apalagi. Sedangkan penyusunan APBD tidak seperti format yang dulu, sekarang sudah dirubah format penyusunan APBD. Sebelumnya  dibahas di Kementerian Dalam Negeri, ini ikut mempengaruhi waktu penyerahan APBD. Provinsi saja nanti bulan Januari,” kata Lambert Jitmau sembaru menambahkan bahwa APBD 2021 akan tetap difokuskan untuk semua bidang pelayanan. “Tetapi untuk besarannya akan dikurangi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya mengatakan, penyerahan materi RAPBD Pemerintah Kota Sorong tahun 2021 selain merupakan tugas dan kewajiban konstutisional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD, sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dikatakannya, RAPBD Kota Sorong tahun anggaran 2021 harus berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD.  Dalam tahap penyusunannya, berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah yang telah disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakaan provinsi dengan memperhatikan kemampuan daerah. “Selain dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatuhan manfaat untuk masyarakat dan taat pada peraturan perundangan-undangan,” ucapnya. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed