oleh

Antisipasi Mudik, Berlakukan SIKM

SORONG – Menindaklanjuti Surat Edaran Satgas Covid-19 Nasional Nomor 13 Tahun 2021 dan SE Gubernur Papua Barat Nomor 550 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Satgas Covid-19 Kota Sorong memberlakukan Surat Ijin Keluar dan Surat Ijin Masuk (SIKM) bagi yang akan keluar atau yang masuk Kota Sorong.

“Kita berlakukan surat izin keluar-masuk untuk perjalanan tanggal 6 sampai 17 Mei. Pengawasan kita lakukan di bandara, di posko yang sudah disiapkan. Untuk pelabuhan utama ada juga posko, sedangkan untuk ASDP yang melayani rute di luar Papua Barat kita adakan pengawasan, salah satunya di pelabuhan KEK di Kabupaten Sorong,” kata Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Sorong, Herlin Sasabone, Senin (3/5).

Ditegaskannya, larangan mudik mulai berlaku 6 hingga 17 Mei untuk seluruh wilayah Papua Barat. Larangan tidak berlaku bagi pelaku perjalanan darat, laut dan udara dengan kriteria logistic dan kriteria pelaku perjalanan sesuai surat edaran misalnya perjalanan mudik karena sakit atau sedang berduka cita, ASN, TNI, Polri dan sebagainya yang sedang dinas luar atau urgent.

Herlin menegaskan, SIKM tidak berlaku untuk seluruh masyarakat, hanya khusus sesuai dengan kriteria di dalam surat edaran. Misalnya untuk TNI, Polri, ASN, kemudian jika ada orang yang keluar atau masuk harus ada alasannya, misalnya karena ada keluarga meninggal atau karena sakit.  “Maka dia harus dilengkapi surat keterangan kematian, jika sakit maka dia boleh keluar masuk dengan surat rujukan atau surat keterangan sakit dari rumah sakit. Kemudian juga ada BUMN, BUMD itu juga harus melengkapi dengan surat tugas. Jadi hanya khusus kriteria itu saja, tidak untuk penumpang umum,” tegasnya.  “Pemberlakuan hanya tanggal 6 sampai 17 Mei. Misalnya dia melakukan perjalanan dinas atau mungkin sebelum tanggal 6 dia cuti atau perjalanan dinas kemudian dia mau balik masuk antara tanggal 6 sampai 17, ya harus tetap dengan SIKM,” sambungnya.

Terkait larangan mudik yang segera diberlakukan, Bandara DEO Sorong terlihat sepi penumpang. Tidak hanya itu, harga tiket pun melonjak naik drastis. Hal tersebut diakui salah satu penumpang yang hendak ke luar Sorong karena urusan bisnisnya. “Masih tanggal begini jadi pi urus bisnis dulu. Ini juga dapat tiket mahal sekali, 2 kali lipat naiknya, mungkin karena mau pembatasan kah larangan mudik. Heran saja, larang mudik tapi kam tahu juga toh realita di lapangan seperti apa,” kata salah masyarakat Kota Sorong yang enggan menyebutkan namanya.

Kepala Bandara DEO Sorong, Cece Tarya mengatakan, sesuai SE Satgas Covid-19 Nasional yang ditindaklanjuti SE Kemennterian Perhubungan, dan pembahasan hari ini merupakan Surat Edaran Gubernur Papua Barat nomor 550 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 hijriah.

“Sesuai edaran ini menjadi dasar bagi kami di Bandara DEO Sorong melaksanakannya di lapangan. Untuk penerbangan, bandara tidak tutup, tetap operasi full. Hanya saja jumlah frekuensi penerbangan berkurang sesuai dengan domain. Gak mungkin 1 direct dari Jakarta ke Sorong atau Sorong ke Jakarta hanya bawa 1 penumpang dan itu bila mana memenuhi persayaratan. Jadi kalau untuk di posisi normal frekuensi yang melayani rute Jakarta-Sorong ada Batik Air, Sriwijaya, Air Asia, Garuda. Sementara, untuk tanggal 6 sampai tanggal 17 hanya ada Garuda saja,” kata Cece Tarya.

Menurutnya, 6 sampai 17 Mei, seluruh maskapai penerbangan non operasi, kecuali Garuda pada tanggal 6 hingga tanggal 10 Mei dan tanggal 16 sampai 17 Mei. Selanjutnya tanggal 18, berlaku normal kembali. “Untuk Lion Grup, Batik dan Wings semuanya off dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Kemudian yang Cargo ada Sriwijaya menghadirkan 2 kali seminggu,” jelasnya.

Namun kata Cece, di dalam SE ada yang perlu di koordinasikan, jangan sampai implementasi di lapangan menerjemahkannya berbeda-beda. Karena itu, Pemerintah Kota melaksanakan rakor menindaklanjuti SE Gubernur. “Untuk pengendalian larangan mudik 6 hingga 17 Mei tidak ada masalah. Kami akan membentuk tim di posko, baik di kedatangan yaitu tim Satgas COvid-19, Pemda, TNI, dan Polri mau pun di keberangkatan yaitu tim dari KKP dan tim Satgas Covid-19 sesuai edaran gubernur.

Dikatakannya, yang diijinkan berangkat pada tanggal 6 sampai 17 Mei, selain persyaratannya rapid, PCR dan persyaratan lainnya, itu divalidasi oleh Tim Satgas Covid-19. Jika memenuhi persyaratan maka yang bersangkutan diijinkan masuk terminal.   “Tugas kami tetap membuka operasional bandara, kemudian kami melakukan pengendalian sesuai lalulintas udaranya. Terkait persyaratannya sesuai SE Gubernur menjadi tanggungjawab Satgas Covid-19. Kami berkolaborasi,” jelasnya. Sementara itu, Kacab Pelni Sorong M Lutfi Israr Sutan mengatakan, mengacu pada SE Gubernur, kapal Pelni tetap beroperasi tetapi fokus pada logistic saja. 

Sekda Kota Sorong, Yacob Kareth usai memimpin rapat pengendalian mudik bersama Forkopimda dan instansi terkait diantaranya Pelni, Bandara DEO, dan ASDP, menyatakan pihaknya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dari atas. “Hasil rapat, perhubungan darat, laut dan udara semua aspek ini diperketat. Tidak bisa diberi ruang mulai dari 6 sampai 17 Mei. Tidak ada yang keluar dari Sorong. Ada posko di bandara dan di pelabuhan melibatkan Satgas dan TNI, Polri untuk pengawasan sesuai surat edaran,” tandasnya. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed