oleh

Antisipasi Kirab Api PON, Persoalan Banjir Harus Diselesaikan

Cartens : Banjir di  Jalan Utama Kota Sorong, Kementrian PUPR  dan Dinas PU Kota Sorong bertanggung Jawab, Jangan Diam !

SORONG – Melihat beberapa titik jalan utama Kota Sorong yang layaknya lautan akibat diguyur hujan, anggota DPR Papua Barat dari Fraksi Otsus, Cartens I.O Malibela menekankan kepada Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XVII Papua Barat dan Dinas PU Kota Sorong agar segera mengantasi banjir di wilayah Kota Sorong.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Cartens mengungkapkan, sekitar tanggal 27 September 2021 mendatang, api obor PON XX Papua akan dikirab dari Kantor Bupati Sorong menuju ke Bandara DEO Kota Sorong, otomatis akan melewati jalan utama Kota Sorong. Sehingga, sesegera mungkin persoalan banjir diatasi khususnya di jalan utama Km 9 dan jalan poros Sorong-Aimas di Km 14. ”Harus diselesaikan dengan cepat dan baik, untuk antisipasi ketika api obor PON dibawa dari Kabupaten Sorong menuju Kota Sorong, bila kemudian terjadi banjir di area Km 14 dan Km 9 sehingga kendaraan tidak bisa lewat, maka tentunya ini akan menjadi kesan yang tidak baik untuk daerah Kota Sorong,” tegas Cartens, Minggu (12/9).

Apalagi lanjut Cartens, api PON XX ini hanya sekali dalam beberapa tahun atau bahkan tak tertutup kemungkinan terakhir kali melintasi Kota Sorong. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional maupun Dinas PU Kota Sorong harus segera tangani banjir. ”Ini anggaran besar kok dan anggarannya juga ada. Pekerjaan ini kalau serius dilakukan atau diselesaikan, tidak membutuhkan waktu banyak. Tapi, ini terkesan ada pembiaran dan tidak serius,” tandasnya.

Sebelumnya, Cartens mengatakan banjir yang terjadi di beberapa titik pada ruas jalan utama, Kota Sorong merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XVII Papua Barat. Certens menjelaskan banjir yang terjadi di ruas jalan utama di wilayah Kota Sorong yakni di jalan Basuki Rahmat, Km 14 dan Km 9 maupun di jalan A. Yani Klademak depan Kodim 1802 Sorong merupakan tanggung jawab Pemerintah pusat. Sebab, drainase di sepanjang jalan utama merupakan pekerjaan dari pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional.

”Ini menjadi perhatian mereka dengan membangun jalan yang bagus, kemudian ada sungai-sungai kecil yang harus dinormalisasi sampai ke muara sehingga tidak akan terjadi banjir seperti saat ini. Banjir ini sangat meresahkan warga Kota Sorong dan kita selaku warga Kota Sorong sangat terganggu sekali dengan banjir ini,” tuturnya.

Menurut Cartens, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Balai Jalan Nasional Wilayah XVII Papua Barat bertanggung jawab untuk memperhatikan ketika membangun jalan ataupun drainase, jangan asal membangun dan diam ditempat, tetapi harus menentukan dimana arah jalur pembuangan air.  Karena banjir terjadi saat ini di jalan poros Sorong-Aimas di Km 14, disebabkan karena  pembuangan air yang masih menggunakan saluran sungai secara alami, padahal sungai  belum dinormalisasi. ”Kami minta pemerintah pusat melalui Balai harus memperhatikan itu, sebab Kota Sorong adalah wajah dari tanah Papua. Balai harusnya bertanggungjawab atas banjir ini, karena mereka juga berada di Kota Sorong dan pastinya pulang-pergi juga menggunakan jalan Kota Sorong pasti melihat kondisi ini,” ujarnya.

Cartens menegaskan, pemerintah pusat jangan asal membangun yang mengakibatkan terjadinya lautan air di beberapa titik pada ruas jalan utama. ”Persoalan drainase ini memerlukan anggaran yang cukup besar dan kalau diperhatikan pasti persoalan banjir bisa terselesaikan dengan baik,” tandasnya.

Ia menduga penyebab banjir ada kaitannya dengan perencanaan yang asal-asalan dan tidak maksimal. Seharusnya pembangunan drainase terdapat jalur pembuangan airnya, namun justu perencanaan ini hanya untuk melengkapi struktur badan jalan. ”Pembangunan yang asal-asalan dan pemeliharaan yang tidak ada. Saya melihat di drainase itu segala macam kotoran mulai dari sampah hingga pasir tertimbun di situ. Kalau ada pemeliharaan, pasti tidak ada tumpukan sampah di drainase,” tegasnya.

Pembangunan drainase harusnya ada asas manfaatnya bagi masyarakat dengan menampung dan menyalurkan air hingga ke pembuangan di hilir. Tapi, yang ditemukan tidak ada manfaat justru hanya meresahkan masyarakat. ”Saya menyoroti Kementerian PUPR melalui Balai Peningkatan Jalan Nasional dan Dinas PU Kota Sorong yang harus sama-sama proaktif. Saya memang agak kecewa dengan situasi yang ada ini. Maka, kami warga Kota Sorong minta sesegera mungkin ditangani, jangan buat kami turun lagi ke jalan,” tegasnya lagi.

Cartens juga menyinggung terkait drainase sepanjang ruas jalan Sungai Maruni Km 10 masuk, dimana Dinas PU dan Dinas Kebersihan Kota Sorong yang tidak maksimal dalam menormalisasi drainase, terkesan adanya pembiaran. ”Coba drainase itu dinormalisasi sampai ke pembuangan sana, apalagi di depan SMA Negeri 2 drainasenya tertutup sampai depan Jupiter, yang menyebabkan air meluap akibat sampah seperti botol plastik bertimbun-timbun. Ini karena Dinas PU tidak maksimal dalam melakulan pemeliharaan,” ucapnya.

Selain itu, tidak adanya sosialisasi yang baik dari Dinas Kebersihan Kota Sorong terhadap RT/RW  maupun Lurah hingga Distrik terkait masyarakat yang membuang sampah sembarang serta tidak adanya pengawalan yang baik dari unsur pemerintahan setempat. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed