oleh

Anggota DPR PB Jalur Otsus Segera Dilantik

Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan secepatnya melantik 11 anggota DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan atau Jalur Otonomi Khusus periode 2019-2024. Mendagri telah menerbitkan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan 11 Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan tersebut. “Saya sudah perintahkan staf untuk mengambil SK (pengangkatan 11 anggota DPR PB) di Dirjen Otda. Kalau sudah ada tinggal kita lakukan pelantikan,” ujar Gubernur, Rabu (14/10) di Oriestom Bay Restoran Manokwari.

Kapan 11 anggota DPR PB jalur Otsus tersebut dilantik, Gubernur belum memastikan waktu. Dia hanya mengatakan, bila SK sudah diterima, maka pelantikan secepatnya. “Ya, secepatnya,” tandasnya. Terkait sengketa atau gugatan atas proses pemilihan calon anggota DPR PB jalur Otsus yang sedang bergulir di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), Gubernur menyatakan tak akan menunda atau mempengaruhi rencana pelantikan. “Silakan proses hukum jalan. SK sudah turun kita akan lantik,” tegas Gubernur.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Setda Prov Papua Barat, Dr. Roberth Hammar, SH, MHum, MM membenarkan telah adanya SK Pengangkatan 11 Anggota DPR PB  jalur Otsus tersebut. “Memang, kalau bicara SK (Pengangkatan 11 Anggota DPR Papua Barat jalur Otsus periode 2019-2024) memang sudah ada,’’ tutur mantan Wakil Bupati Manokwari ini.

Hammar menyatakan, gugatan atau sengketa di PTUN tak akan mempengaruhi persiapan pelantikan. “Kalau SK sudah di tangan Gubernur, maka secara pendapat hukum saya katakan bahwa itu sudah bisa dilantik. Kita tidak bisa menunggu proses penyelesaian sengketa gugatan. Gugatan itu membutuhkan waktu dan proses panjang, tidak bisa satu dua hari,” tandasnya.

Karo Hukum belum bisa memastikan kapan 11 Anggota DPR PB  jalur Otsus periode 2019-2024 ini akan dilantik. Persiapan pelantikan akan dikoordinasikan Badan Kesbangpol dengan Sekretariat DPR PB. Hammar menuturkan, sidang gugatan di PTUN Jayapura baru tahap awal. Ada sejumlah gugatan  yang diajukan para penggugat. Para penggugat mempersoalkan berbagai hal, seperti asas keseimbangan, adanya anggota yang berstatus PNS, pengurus partai politik, dan telah melewati batas umur. (Laode Mursidin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed