oleh

AMPERA Desak DPRD Evaluasi LKPJ 2019

WAISAI – Puluhan warga yang tergabung ­dalam Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat ­(Ampera) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Raja Ampat, Kamis (9/7), mendesak DPRD Raja Ampat segera melakukan evaluasi LKPJ Bupati 2019 dan meninjau kembali hasil WTP.  Dalam aksinya, massa membawa Bioseven ­Septictank bertuliskan ‘Kejaksaan RI Segera ­Usut Tuntas Kasus Septictank’, Peti Mati berwarna hitam bertuliskan ‘Otsus Telah Mati di Raja ­Ampat’. 

Massa juga melengkapi diri dengan poster berisikan sejumlah tuntutan diantaranya ‘DPRD Raja Ampat segera usut tuntas kasus pengadaan Speed Boat ”Katamaran” Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat’, serta Pepres No 17/tahun 2019 segera dilaksanakan. 

Usai melakukan aksi, perwakilan massa menyerahkan 8 (delapan) poin tuntutan kepada pihak Polres Raja Ampat dan Ketua DPRD Raja Ampat Abdul Wahab Warwey yang didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.

Korlap Aksi Gabungan ­Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat (Ampera), Abraham Umpain/Dimara yang ditemui wartawan menyatakan, aksi damai yang dilaksanakan pihaknya  bertujuan agar melihat Raja ­Ampat ini mau dibawah kemana. ”Nah inikan menjadi PR besar bagi pemerintah daerah dan DPRD Raja Ampat sendiri tetapi kemudian terkait dengan aksi damai ini juga banyak ditemui penyimpangan-penyim­pangan di lapangan, tentunya bukan hanya kami yang ­temukan, tetapi termasuk DPR sendiri menemukan penyimpangan-penyimpangan tersebut,” ungkapnya

Dikatakannya, yang men­jadi pertanyaan dari hasil temuan DPRD tersebut terkait penyim­pangan-penyimpangan, ­setelah turun mengecek di lapangan kemudian mereka kembali lagi ke kantor, bukan­nya menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan ­malah melanjutkan pembahasan LKPJ. ”Nah ini kan pembohongan publik saat menggunakan uang rakyat mengecek semua persoalan-persoalan di lapangan, kembali ke ­Ibukota Kabupaten Raja Ampat bukan­nya menyelesaikan masalah yang merupakan temuan tersebut namun mereka melanjutkan sidang pembahasan LKPJ. Berartikan sia-sia gunakan uang rakyat turun ke lapangan ­masalah didiamkan ibaratnya di nina bobo-kan fungsi penga­wasan dari lembaga legislatif itu sendiri dan dianggap lemah sekali,” tandasnya.

Abraham mengatakan, yang menjadi indikator masyarakat mencurigai sampai dengan hari ini DPRD Raja Ampat tidak memiliki DPA, padahal pembahasan anggaran itu bersama-sama, bagaimana DPRD melakukan penga­wasan jika DPA-pun tidak ada.  Pihak­nya menilai LKPJ yang dibahas adalah LKPJ bodong, WTP yang didapatkan tidak ada dasar hukumnya karena ­LKPJ masih dibahas. ”Maka pada prinsipnya, kami masyarakat Raja Ampat menolak LKPJ 2019 karena tidak ada penye­lesaian masalah-masalah yang menjadi tuntutan masyarakat dibawah. Jadi kami tetap menolaknya,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya akan menyurati DPRD untuk ­segera mengundang BPK RI yang mengeluarkan WTP tanpa melihat hasil dari pada LKPJ. ”Tentu BPK kami salahkan karena LKPJ belum selesai dibahas kok dikeluarkan WTP. Apalagi kita ketahui dasar dikeluarkannya WTP itu dari hasil LKPJ, tetapi LKPJ belum selesai WTP sudah keluar, maka BPK dianggap salah, ini ada apa???,” tukasnya.

Bila tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, pihaknya lanjut Abraham, akan melakukan tuntutan hukum berdasarkan pengaduan masyarakat dalam bentuk data, alat bukti dan barang bukti dengan status termohon DPRD Kabupaten Raja Ampat sebagai lembaga pengawasan anggaran dan Pemda Raja Ampat sebagai otoritas pengguna anggaran. Pantauan Radar Sorong, di tengah-tengah berjalannya aksi terlihat beberapa kali sempat ricuh oleh beberapa oknum warga bersama pengunjuk rasa, meski demikian kericuhan yang terjadi tidak sampai menjurus kontak fisik. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed