oleh

Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Bareskrim

JAKARTA –  Ambroncius Nababan dijemput paksa terkait kasus ujaran rasisme oleh Bareskrim Polri. Hal itu dilakukan usai Ketua Umum Projamin itu ditetapkan sebagai tersangka. “Yang bersangkutan dijemput paksa,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi seperti dilansir detikcom, Selasa (26/1).

Ambroncius Nababan diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain dan/atau barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. 

Bareskrim Polri telah menetapkan Ketum Projamin Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran rasisme. Ambroncius Nababan terancam pasal berlapis dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. “Yang bersangkutan kita kenakan Pasal 45 A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b ayat 1 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan juga ada Pasal 156 KUHP. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Argo menuturkan penetapan Ambroncius Nababan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik. Gelar perkara penetapan tersangka, kata Argo, berlangsung pagi tadi.”Hari ini tadi pagi, Selasa, 26 Januari 2021, penyidik setelah memintai keterangan AN dan ada lima saksi yang sudah diperiksa, termasuk saksi ahli, ahli pidana, ahli bahasa yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara,” tuturnya.

“Tadi siang sudah gelar perkara, dipimpin Karowasidik Bareskrim Polri yang diikuti penyidik Siber Bareskrim Polri, kemudian dari Divisi Propam Polri, kemudian Irwasum dan Div Kum Polri ikut gelar perkara. Setelah gelar perkara, hasil kesimpulan adalah menaikkan status AN menjadi tersangka,” sambungnya.

Polres Sorong Kota Tindak Tegas Penyebar Hoaks Demo

Sementara itu, Polres Sorong Kota akan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran berita atau pengumuman bohong (Hoaks) terkait akan dilaksanakan demo pengerakan massa menuju ke Gedung DPRD Kota Sorong. Kapolresta Sorong, AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH mengatakan, pembuat maupun penyebar berita bohong akan dikenakan UU ITE. “Satreskrim Polres Sorong Kota akan memanggil saksi maupun ahli karena bukan hanya yang memosting namun yang bantu menyebarkan pun akan dikenakan UU ITE,” kata Kapolres Sorong Kota kepada Radar Sorong, kemarin.

Untuk diketahui, informasi hoaks tersebut berkembang di masyarakat melalui aplikasi pesan whatshapp pemberitahuan akan dilaksanakan aksi demo oleh salah satu organisasi secara illegal dengan massa dari beberapa titik menuju ke Kantor DPRD Kota Sorong. Mendapatkan informasi tersebut, jajaran Polres Sorong Kota dan Brimob, di-backup TNI melaksanakan penjagaan di beberapa titik-titik yang dianggap rawan. Kurang lebih 500 personel TNI/Polri melakukan penjagaan di beberapa lokasi seperti Kantor Walikota Sorong, bandara DEO dan beberapa tempat lainnya.

Kapolres Sorong Kota bahkan turun langsung melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor guna melakukan pemantauan.  “Personel gabungan terdiri dari Polres, Brimob, TNI AL (Lantamal) hingga Kodim 1802 Sorong. Saya belum bisa memastikan informasi yang beredar tersebut benar atau tidak, namun saya tetap menyikapi dengan menjaga keamanan sebagai bentuk antisipasi,” ujarnya.

Jaga Khambtibmas, Wali Kota Bertemu Forum Lintas Suku Papua

Guna menjaga khamtibmas di Kota Sorong agar tetap aman dan kondusif, Wali Kota Sorong Drs.Ec. Lambert Jitmau,MM melakukan pertemuan dengan Forum Lintas Suku yang ada di Kota Sorong, di Aula Samu Siret, Selasa (26/1).

Wali Kota mengatakan, tujuan pertemuan karena isu-isu yang berkembang, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun 2019 lalu. “Yang saya takut, jangan sampai terjadi seperti waktu masalah 2 tahun lalu. Jadi saya panggil mereka, dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres, bersama rapat, agar pulang ke lingkungan masing-masing supaya jaga keamanan. Kami memberikan arahan supaya tetap sama-sama jaga keamanan, jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tidak menguntungkan,” kata Lambert Jitmau usai rapat, Selasa (26/1).

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, Silas O Kalami,S.Sos,MA mengaku prihatin terhadap oknum-oknum warga yang saling mencela, mengejek, dan menista sesama warga yang ada di Indonesia yang multi kultur, harusnya menghargai perbedaan ras karena perbedaan bukan kita yang menentukan tetapi  Tuhan yang mengatur. “Kita sangat menyayangkan sikap-sikap seperti itu. Sebagai unsur hukum pembelajaran, kami minta kepada pihak kepolisian agar pelaku diproses hukum,” kata Silas Kalami kepada Radar Sorong.

Silas meminta masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban Kota Sorong. “Warga yang ada di Sorong Raya ini kita harus menjaga keamanan dan kami meminta kepada generasi muda juga menjaga ketertiban, sekalipun ada hal-hal yang menyangkut aspirasi harus tetap pada koridor demokrasi dan tidak anarkis,” tegasnya.  Turut hadir dalam rapat diantaranya Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH serta Dandim 1802/Sorong Letkol Inf. Budiman,SE dan unsure forkopimda lainnya.  (knv/detikcom/juh/zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed