oleh

AMAN Tuntut Hak Masyarakat Moi

-Berita Utama-1.159 views

Terkait Investasi di Tanah Moi

AIMAS-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sorong Raya menggelar aksi damai terkait situasi masyarakat Moi di Alun-alun Aimas Kabupaten Sorong, Jumat (9/8). Aksi ini dilakukan bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat Internasional dengan tuntutan aksi terhadap 3 perusahaan yang beroperasi di Tanah Moi. “Kami ingin menyuarakan situasi masyarakat Moi yang sebenarnya saat ini, atas kehadiran investor di Tanah Moi,” kata Ketua Aman Sorong Raya, Feky Mubalen kepada wartawan, kemarin.

Menurut Feky, saat ini investasi di Tanah Moi sama sekali tidak berdampak pada masyarakat adat, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur, dianggap buruk bagi orang Moi. “Kita berharap investasi yang ada ini membantu orang Moi jauh lebih baik, tapi justru membawa bencana bagi kami masyarakat Moi,” ucapnya. 

Masyarakat Moi lanjut Feky, saat ini tidak lagi menjadi tuan di atas tanah adat mereka sendiri, tetapi menjadi orang asing yang terpinggirkan karena kekuasaan perusahaan terhadap hutan dan wilayah di tanah Moi yang dilakukan atas nama investasi. “Kami sudah sedikit, wilayah luas, tapi wilayah luas saat ini sudah dikuasai oleh perusahaan,” jelasnya. 

Ia berharap agar persoalan investasi di tanah Moi dapat diselesaikan dengan membangun Kabupaten Sorong, termasuk masyarakat Moi. Hal tersebut dapat dilihat dari ijin pelepasan investasi yang harusnya sah apabila dikeluarkan melalui rapat marga atau sidang adat, karena ijin yang keluar dari perseorangan menurutnya tidak sah. 

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Sorong, Sem Ulimpa menyampaikan, aksi yang dilakukan kali ini untuk merespon gerakan masyarakat adat yang menuntut kembali haknya, termasuk hak masyarakat Moi. “Ini menjadi salah satu gerakan positif untuk mendudukkan masyarakat dan pemerintah dalam satu konstitusi,” ucapnya. 

Saat ini lanjut Sem Ulimpa, yang disaksikan ialah perampasan hak atas tanah di Kabupaten Sorong melalui beberapa investasi yang tidak memberikan dampak kepada masyarakat, termasuk penggunaan hutan di tanah moi. Karena sesungguhnya, hutan negara adalah hutan yang berada di wilayah adat.  “Hutan negara itu dikembalikan kepada masyarakat adat, dengan dasar putusan MK 35 tahun 2012 yang mensejajarkan masyarakat adat dan negara yang berkaitan dengan hak tanah,” jelasnya. 

Untuk itu, Sem mengharapkan agar investasi yang dilakukan di tanah Moi dapat dikaji ulang, untuk memastikan kebenaran perusahaan yang hadir di tanah Moi. “Jangan menganggap seluruhnya benar,  karena ada beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan untuk mendapatkan ijin,” ucapnya. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed