oleh

AMAN Desak Pengesahan UU Adat

SORONG – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kabupaten  Sorong melakukan long march dari Alun-Alun Aimas menuju Kantor DPRD Kabupaten Sorong untuk menyampaikan aspirasinya, Rabu (17/3). Dari beberapa aspirasi yang dibawa, salah satu aspirasi yang paling santer diorasikan terkait desakan pengesahan UU Adat untuk menjaga tanah-tanah adat milik masyarakat. Aspirasi tersebut diutarakan sekaligus memperingati memperingati hari lahirnya AMAN pada 17 Maret.

Berbagai aspirasi tersebut juga dituangkan dalam bentuk spanduk dan pamflet berisikan penolakan terhadap izin investasi serta penolakan eksploitasi lahan sawit yang berdiri diatas tanah-tanah adat. Selain itu, masyarakat juga menuntut hak-hak adatnya yang tidak diperoleh dari PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) yang merupakan salah satu perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Distrik Moisigin dan Salawati.

Ketua AMAN Sorong Malamoi, Sem Ulimpa menuturkan bahwa masyarakat adat di Papua itu sudah ada sejak lama yang keberadaannya harus diakui. Oleh karenanya, hak-hak masyarakat adat juga tidak boleh dirampas. “AMAN hadir untuk merangkul masyarakat adat dalam melindungi haknya. Mereka punya hak-hak yang harus diproteksi. Maka hari ini kami datang untuk menuntut payung hukum  yang berlaku secara nasional untuk melindungi seluruh masyarakat adat, terutana perihal tanah. Mengapa ada UU Kehutanan, ada UU Pertambangan tetapi tidak bisa dilahirkan UU untuk masyarakat adat,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle mengatakan bahwa aspirasi tersebut diterima oleh DPRD, namun pihaknya bukanlah pengambil kebijakan. Karena itu, DPRD akan menyediakan ruang mediasi bagi keempat belah pihak yakni masyarakat adat, pihak perusahaan IKSJ serta buruhnya, dan pemerintah daerah, dalam hal ini Kadisnaker. 

“Sesuai apa yang mereka sampaikan tadi bahwa mereka kaget tiba-tiba ada perusahaan kelapa sawit masuk, mereka tidak tahu siapa yang memberikan izin tersebut. Akhirnya mereka menuntut kepada kami di DPRD, padahal selama ini kami belum pernah menyepakati satu perusahaan pun yang akan masuk karena memang bukan ranah kami, itu ranah eksekutif sehingga mereka yang keluarkan izinnya. Kami di DPRD hanya memiliki 3 fungsi saja yakni pengawasan, anggaran dan fungsi pembuat peraturan daerah bersama pemerintah,” jelasnya.

Habel menyatakan pihaknya mendukung jika memang dibutuhkan payung hukum yang jelas yang bisa melindungi hak-hak masyarakat adat dimanapun berada. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir adanya gesekan yang terjadi antara masyarakat adat, pemerintah dan investor atau pengusaha. “Tadi disampaikan bahwa mereka sudah berjalan selama 10 tahun tetapi belum ada pengakuan itu dari pemerintah terkait UU Masyarakat Adat tersebut. Sebagai masyarakat mereka berharapa agar kedepannya pemerintah bisa mengesahkan UU tersebut jika memang tidak merugikan pihak yang lain, baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat adat itu sendiri. Jadi hak ini berlaku sama bagi semua pihak,” bebernya.

Disamping itu, massa aksi juga menuntut DPR untuk membentuk pansus guna mengawasi kegiatan operasi perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sorong, serta guna melindungi hak-hak buruh. Namun, selaku Ketua DPRD, Habel sendiri masih mempertimbangkan permintaan tersebut. Sebab dikatakannya, bahwa pembentukan pansus harus dilakukan berdasarkan mekanisme. “Kami membentuk pansus tidak bisa sembarang, ada mekanisme, sehingga harus dirapatkan dulu, bagaimana hasilnya baru kita bentuk pansus. Kalau melalui forum rapat ternyata tidak ada kejelasan ya lalu untuk apa dibuat pansus. Kalau tuntutan tidak ada dasar hukumnya, tidak ada buktinya maka kami tidak mungkin membentuk pansus. Untuk itu, maka harus duduk bersama dulu, dimusyawarahkan dahulu,” tutupnya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed