oleh

AMAN Desak DPRD Bentuk Pansus Sawit

AIMAS – Puluhan masyarakat adat yang tergantung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyuarakan aspirasinya di hadapan dewan, Senin (6/9). Dalam aksi tersebut AMAN mendesak DPRD Kabupaten Sorong untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna mengawasi aktivitas perusahaan kelapa sawit. Hal ini tentu merupakan bagian dari dukungan masyarakat kepada Bupati Sorong, Dr Johny Kamuru, SH, M.Si yang baru-baru ini digugat atas pencabutan izin 4 perusahaan kelapa sawit.

“Kami butuh pansus yang dibentuk oleh DPRD kabupaten Sorong, dan kami juga harus terlibat di dalamnya. Kami Sebagai masyarakat adat berhak mengetahui dan mendapatkan transparansi terkait apa-apa yang ada di tanah kami. Kami bersama dewan siap mendorong pembentukan pansus, kita harus dukung Bupati,” ujar Koordinator Aksi, Onesimus Paa.

PMB OPBJJ-UT Sorong

“Tanah Papua bukan tanah kosong, kami orang asli papua adalah pemilik dan penguasa atas kekayaan alam di tanah ini. Setiap jengkal tanah akan bernilai dan sangat berarti bagi kehidupan kami. Negara dan pihak-pihak yang berkepentingan atas tanah dan hutan adat wajib mengakui dan menghormati hak kami,” ujar masa aksi lainnya.

Ketua LMA Malamoi, Silas O. Kalami mengatakan, masyarakat sudah bertekad untuk terus mengawal permasalahan ini sampai pada sidang putusan di PTUN. Menurutnya, jika pun pada akhirnya Bupati malah di PTUN, maka pihak perusahaan akan berhadapan langsung dengan masyarakat adat.

“Kami akan terus datang sampai pada sidang putusan. Kalau bupati kalah maka perusahaan akan berhadapan langsung dengan masyarakat adat. Perusahaan kelapa sawit tidak pernah mensejahterakan masyarakat adat,” kata Silas.

Ia juga menuturkan usai kejadian ini, nantinya pemerintah harus berkoordinasi dengan masyarakat adat sebelum pengambilan keputusan atas izin usaha dan investasi. Menurutnya, masyarakat berhak mengusulkan bentuk investasi yang cocok untuk masyarakat adat itu sendiri.

“Kita harus jadi Tuan di tanah ini, kita berhak mengusulkan opsi investasi yang cocok dengan masyarakat adat. Terima investasi yang tidak merusak lingkungan, misalnya pariwisata,” kata dia.

Sementara itu, menanggapi permintaan AMAN, Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle, SH mengatakan, seluruh perangkat dewan bersama masyarakat siap mendukung Bupati dan jajarannya untuk memenangkan gugatan di PTUN. Namun terkait pembentukan Pansus, Habel menerangkan bahwa hal itu harus dilakukan melalui prosedur.

“Pembentukan Tim Pansus tidak semudah yang dikatakan, semua harus melalui prosedur. Ini ada mekanismenya. Kita harus rapat dulu menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan dalam pembentukan pansus,” ujar Habel.

Ditambahkan Habel, sejak awal menjabat sampai hari ini, lima jarinya belum pernah digunakan untuk menandatangani persetujuan investasi kelapa sawit. “Kami belum pernah menyetujui perusahaan sawit manapun yang beroperasi di Kabupaten Sorong. Bahkan kami di dewan sampai hari ini tidak punya data terkait perusahaan mana saja yang eksisting,” pungkasnya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed