oleh

Akan Palang Jembatan Kamundan

-Sorong Raya-516 views

Blokir Sampai Ada Kejelasan Pembayaran 

SORONG-Dengan belum dilakukannya ganti rugi areal pembangunan jembatan di Kali Kamundan Tengah (Wilayah III Sorong), masyarakat pemilik hak ulayat akan kembali melakukan pemalangan jembatan tersebut.

“ Ini sebenarnya permasalahan sudah dari tahun kemarin, sudah ada pertemuan namun tidak ada tindak lanjut untuk penyelesaian. Permintaan untuk segera dilakukannya ganti rugi ini sebenarnya sudah lama, namun belum juga terealisasi pembayarannya kepada kami pemilik hak ulayat,” kata Perwakilan Marga Sewia, Amandus Bame saat bertandang ke redaksi Radar Sorong, Minggu (27/10).

Dia menjelaskan, Jembatan Kamundan Hulu atau Jembatan Kamundan Tengah, termasuk dalam rangkaian infrastruktur Jalan Trans Papua Barat, dan pembangunannya mengakibatkan kerugian cukup besar pada masyarakat adat, mengingat ada sungai atau kali yang tertimbun padahal daerah tersebut merupakan tempat penghidupan masyarakat adat. Selain itu, juga ada sejumlah penebangan pohon-pohon kayu, hal ini sangat merusak lingkungan.

Menurut Amandus, memang benar pembangunan jalan Trans Papua Barat maupun jembatan adalah untuk pembangunan, namun hendaknya hak-hak masyarakat adat jangan diabaikan. Terlebih Papua, termasuk Papua Barat, memiliki Undang-Undang Otonomi Khusus sehingga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan mengutamakan masyarakat adat.

Ditambahkannya, jembatan Kamundan Hulu yang berada di wilayah adat Marga Sewia adalah daerah perbatasan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. “Pembangunan jalan maupun jembatan penting, tetapi hak dari masyarakat adat jangan diabaikan,” kata Amandus.

“Dulu pernah kami palang tahun lalu, terus ada pertemuan dengan masyarakat terakhir  pada bulan Juni 2019, namun sampai saat ini belum ada realisasi. Ada proposal atau nilai yang dituntut marga Sewia, namun demikian yang terpenting adalah pertemuan dan realisasi, untuk soal nilai dapat dibicarakan dengan baik dan sesuai kesepakatan bersama,”tandasnya.

Dirinya menegaskan, akan direncanakan pemalangan atau pemblokiran jembatan pada Selasa (29/10), dari apa yang dilakukan bukan untuk menghambat pembangunan, tapi ini agar Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, mengingat Pemprov Papua Barat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang membangun ruas jalan Nasional. (rat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed