oleh

Abaikan Tugas, Guru Terancam Diberhentikan

-Metro-392 views

Masyarakat dan Komite Berkepentingan Untuk Mengawasi

AIMAS– Tidak hanya gaji yang ditahan, diberhentikan juga akan mengancam guru-guru yang tidak menjalankan tugas secara maksimal, khususnya di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal (3T). “Kalau guru memang tidak pernah melaksanakan tugasnya, sanksi akan diberikan, kami akan blokir gajinya, kalau masih terus seperti itu bisa sampai diberhentikan,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Kepas Kalasuat, S.Pd.,M.Pd kepada media di Kantor Bupati Sorong, Rabu (30/10). 

Namun, tingkah laku guru yang merugikan harusnya dilaporkan oleh masyarakat, baik itu Pemerintah Kampung ataupun Komite Sekolah. Karena, selama ini keterbatasan pengawas masih cukup menjadi kendala untuk mengawasi secara langsung di lapangan. “Kami harap, kepala kampung atau komite dapat membuat surat resmi ke kantor, jika memang ada guru yang tidak bekerja secara maksimal,” jelasnya. 

Dari laporan tersebut, guru yang dilaporkan akan diberikan sanksi mulai dari teguran, pemblokiran gaji hingga pemecatan terhadap guru.

 Penempatan diberbagai wilayah, menurutnya sudah menjadi janji setiap guru dalam sumpah jabatan yang dilakukan, untuk itu wajib bagi para guru melaksanakan tugas secara maksimal di daerah manapun.

“Awalnya mereka sudah bersumpah, bersedia ditempatkan dimana saja, tapi setelah diangkat jadi guru justru semuanya memilih untuk di kota,” terang Kepas. 

Selain guru yang tidak maksimal, kendala yang dialami pendidikan di wilayah 3T yakni, kekurangan guru. Dimana, 6 kelas harusnya memiliki 5 guru minimal. Namun, untuk wilayah 3T justru tidak terpenuhi, karena Kabupaten Sorong sendiri kekurangan guru mencapai 400 guru. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Sutikno S.Pd.,M.Pd menyampaikan, keluhan terkait SD Negeri 16 Kabupaten Sorong di Kampung Kasimle telah ia ketahui. Teguran lisan telah disampaikan kepada guru maupun Kepala Sekolah yang diakui Sutikno memang jarang ditempat. “Memang dari pengakuan masyarakat juga, kepala sekolah dan guru jarang untuk berada di tempat,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya. 

Selain teguran lisan, kepala sekolah dan guru yang mengganggu aktifitas belajar mengajar juga akan memperoleh sanksi disiplin. Karena menurutnya, alasan permasalahan rumah tangga dan transportasi ataupun jarak bukan alasan untuk tidak melaksanakan tugas di wilayah 3T.“Mereka pernah mengeluh soal transportasi, sampai sopir saya juga saya suruh untuk mengantar, tapi tetap sama saja,”ujarnya. 

Melihat kondisi tersebut, dijelaskan Sutikno bahwa pihaknya bersama dengan perusahaan Petrogas kembali akan melanjutkan program Indonesia Mengajar yang saat ini sudah diterapkan di SD 27 Klawor. Untuk, biaya transportasi dan akomodasi dibiayai oleh perusahaan sebesar Rp 2.5 juta per orang. “Jadi tahun 2020 ini, kami kembali akan terapkan Indonesia Mengajar lagi, khusus untuk SD Negeri 16 Kabupaten Soong di Kasimle,” jelasnya. 

Dengan program tersebut, diharapkan pendidikan di wilayah 3T semakin membaik, karena menurutnya, guru-guru yang berasal dari Indonesia Mengajar jauh lebih berkomitmen untuk menetap dan mengabdi. Karena selama ini, guru SD yang ada berjumlah 730 orang, sementara kebutuhan mencapai 1000 lebih guru. 

Kekurangan guru ini, terkadang disiasati oleh para guru di wilayah 3T dengan bertugas secara bergantian. Meski tidak dibenarkan, namun melihat kondisi Kabupaten Sorong yang cukup luas, membuat hal tersebut diberi sebuah kebijakan. 

Ia berharap agar permasalahan guru di Kabupaten Sorong dapat lebih mudah diselesaikan dengan peran berbagai pihak. Laporan yang diterima dari masyarakat menjadi catatan untuk mengevaluasi kompetensi guru yang ada di Kabupaten Sorong. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed